Anggota DPRD Lampung Jadi Tersangka soal Asuransi

 8 total views

Bandar Lampung — Penyidik sektor jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan anggota DPRD Lampung Nurhasanah selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA), periode 2018 – 2020 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) 1912 sebagai tersangka.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDIP itu diduga tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Perintah Tertulis OJK terkait implementasi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB sesuai Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020.

Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 berisi antara lain permintaan OJK bagi AJBB untuk melaksanakan pasal 38 Anggaran Dasar AJBB, yang harus dilaksanakan oleh organ Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat pada 30 September 2020.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam L Tobing, menjelaskan, dari hasil pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, terbukti hingga 30 September 2020 perintah tertulis OJK itu tidak dilaksanakan oleh AJBB. Perbuatan tersangka telah mengakibatkan terhambatnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi AJBB.

“Untuk itu, penyidik menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pasal 54 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” ujar Tongam melalui keterangan tertulis, Jumat 19 Maret 2021.

Penyidik juga telah melaksanakan gelar penetapan tersangka pada 4 Maret 2021, dengan kesepakatan peserta gelar untuk menetapkan Nurhasanah selaku Ketua BPA AJBB periode 2018 – 2020 sebagai tersangka.

Tongam juga menjelaskan, dalam menentukan status tersangka ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan berlaku antara lain melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPRINLIDIK/19/XI/2020/DPJK tanggal 6 November 2020, membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan (LKTP_SJK) Nomor: LKTP-SJK/13/XII/2020/DPJK tanggal 15 Desember 2020, dan membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK/23/XII/ 2020/DPJK tanggal 18 Desember 2020.

“Sebelumnya penyidik juga sudah melakukan permintaan keterangan berbagai pihak seperti pelapor, para saksi terkait, para ahli serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI,” katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Lampung Nurhasanah bakal mengajukan praperadilan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh OJK.

“Kami bakal praperadilan,” ujarnya melalui telepon, Jumat 19 Maret 2021.

Menurut Nurhasanah, perintah tertulis OJK terkait implementasi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB sesuai Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 pada 16 April 2020 hingga batas 30 september 2020 seharusnya tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.

Pihaknya juga tengah mengajukan uji materiil payung hukum yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. PP tersebut digunakan OJK untuk bersurat ke AJB Bumiputera.

Undang-undang yang diujikan yakni Undang-Undang 40/2014 tentang perasuransian. Pada 14 Januari 2021 MK Memenangkan Gugatan Bumiputera dengan nomor perkara 32/PUU-XVIII/2020.

Diberitakan sebelumnya, para pemegang polis AJB Bumi Putera 1912 mengadu ke Polda Lampung. Mereka membuat pengaduan masyarakat ke Polda Lampung, karena polis asuransinya yang jatuh tempo tak kunjung bisa dicairkan.

“Ya benar kami sudah buat pengaduan ke Polda Lampung pada 22 Februari 2021,” kata Syamsudin selaku Koordinator Korban AJB Bumi Putera 1912 di Lampung, Minggu, 7 Maret 2021. (Red/ADV)