Bupati Hi. Zaiful Bokhari Menlantik 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lampung Timur

Madani-News.com – Lampung Timur – Sudah menjadi hal umum jika terjadi Perombakan atau Rolling Pejabat dalam sistem tatanan birokrasi kepemerintahan. Hal itu guna memberikan penyegaran serta kebutuhan organisasi.

Hal itulah yang baru saja dilakukan oleh Bupati Lampung Timur Hi. Zaiful Bokhari yang mana telah melantik dan mengambil sumpah 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Kamis (21/11/2019).

Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821/2845/25-SK/2019 dan Nomor : 821/2846/25-SK/2019.

Adapun beberapa nama yang tercantum dalam pelantikan tersebut adalah Drs. Tarmizi yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat maka saat ini ia menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Lampung Timur dan M. Noer Alsyarif yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Lampung Timur berganti menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Selain itu terdapat pula nama Datang Cahaya Hartawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) maka saat ini ia menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Junaidi yang sebelumnya menjabat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan kali ini berpindah menjadi Kepala Dinas Pariwisata Lampung Timur.

Dalam pelantikan kali ini, terdapat hal menarik yang cukup mencuri perhatian dimana terdapat kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru yang muncul. OPD itu sendiri merupakan pemegaraan dari beberapa dinas yang sudah ada seperti Dinas Perikanan dan Peternakan dipecah menjadi dua dinas yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Perikanan.

Selain itu terdapat pula Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan menjadi Dinas Lingkungan Hidup saja dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selain itu tedapat pula beberapa dinas baru seperti
Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sebelumnya bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk. (Adv/Whd/Humas-Kominfo)