Dikembalikan ke Unit Kerja Asal, Kadis Kominfo Kisruh Dengan Walikota Depok

Kota Depok – Kisruh pengembalian Sidik Mulyono, yang menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Depok ke tempat kerja asal di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mulai mencuat ke publik. Pengembalian tersebut merujuk Keputusan Walikota Depok Nomor: 800/3371/BKPSDM.

Berdasarkan dokumen surat keputusan yang diterima KONTAN, Sidik yang bertugas dan berstatus titipan tersebut terhitung 22 Mei 2020 tidak lagi sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama Kepala Diskominfo Kota Depok. Menurut Walikota Depok Mohammad Idris, Sidik yang saat ini berstatus titipan dikembalikan ke unit kerja asalnya di BPPT.

“Kami mengembalikan pegawai BPPT, Sidik Mulyono setelah selesai masa dipekerjakan y sampai dengan tanggal 22 Mei 2020,” kata Idris dalam suratnya yang disampaikan kepada Kepala BPPT di Jakarta tanggal 25 Februari 2020.

Dalam penjelasannya, Idris menyebutkan, pemulangan Sidik ke unit asalnya di BPPT berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35/2018 tentang penugasan ASN di instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5/ 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi bahwa sudah tidak ada lagi status pegawai dipekerjakan. “Berlandaskan aturan itulah, maka kami mengembalikan pegawai BPPT Sidik Mulyono,” sebut Idris.

Dalam surat tersebut, Idris juga menerangkan, Sidik diangkat menjadi Kepala Diskominfo Kota Depok mulai 22 Mei 2017 berdasarkan surat Nomor: 824.4/1811/BKPSDM tanggal 24 Mei 2017. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPPT yang telah memberikan izin penugasan dipekerjakan kepada Sidik melalui surat Nomor: B-236/KA.BPPT/SD/KPO1.01/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, ” demikian ditegaskan Idris dalam surat itu.

Atas terbitnya Keputusan Walikota Depok Nomor: 800/3371/BKPSDM, Sidik pun melaporkan hal tersebut kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ia berkirim surat pada 5 Maret 2020 lalu, perihal pengaduan surat Walikota Depok mengenai pengembalian pegawai ke BPPT.

“Surat saya sudah di jawab oleh KASN, yakni memanggil Walikota Depok untuk membarikan klarifikasi tanggal 16 Maret 2020. Tetapi pemanggilan tersebut ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena alasan DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar,” ujar Sidik saat dikonfirmasi KONTAN, Minggu (3/5) pagi.

Tak pelak dengan kondisi tersebut, Sidik mengaku nasibnya menjadi menggantung.
Di sisi lain, Sidik bilang, pengembalian ke unit asalnya di BPPT BPPT tidak sesuai ketentuan.

“Walikota mengeluarkan surat secara sepihak dan tanpa diketahui penjabat yang berwenang, yaitu Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono,” paparnya.

Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono belum menanggapi tersebut saat dikonfirmasi KONTAN.

Dalam surat pengaduannya ke KASN, Sidik juga mengungkapkan, Kota Depok sedang melaksanakan proses pemilihan kepala daeeah (pilkada), sehingga pengangkatan dan pemberhentian penjabat harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. (Red/Ellyaz)