DPRD Kota Metro Ciptakan APBD Yang Pro Rakyat

Madani-News.com – Kota Metro – Dewan perwakilan rakyat daerah kota metro terus berupaya menciptakan situasi yang positif dalam ragka menciptakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Untuk menunjang hal tersebut, Badan Anggaran melakukan kunjungan kerja ke kota tanggerang selatan pada tanggal 7 dan 8 november 2019 untuk mencari perbandingan dalam hal pengelolaan APBD.

Dalam rilis yang dikirim oleh Ahmadi kepada redaksi, beliau mengatakan, untuk menciptakan situasi yang positif tersebut, titik pangkalnya ada pada proses penyususnan APBD, mengingat kewenangan kami ada di DPRD dan di Badan anggaran, kami sangat ingin sekali anggaran APBD kota metro tahun 2020 nanti benar benar perpihak pada rakyat Kota Metro.

Ahmadi menjelaskan bahwa dalam sistem belanja pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dikenal dengan istilah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Hal ini diatur didalam permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan keuangan daerah.

Masih menurut Ahmadi, Didalam permendagri no 21 tahun 2011 perubahan ke dua atas permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disana pun di sebutkan tentang istilah belanja langsung maupun belanja tidak langsung, secara besaran memang tidak diatur berapa persentasenya, tetapi secara kasat mata kita ingin katakan bahwa APBD yang sehat adalah APBD yang belanja langsung nya memiliki persentase yang lebih besar dari belanja tidak langsung, bukan hanya dilihat dalam kaca mata akuntansi nya semata tetapi juga dilihat secara aspek psikologis dan sisiologis masyarakat. Artinya begini, kita tidak menginginkan anggaran didalam APBD 2020 nanti tumpang tindih di setiap SKPD yang ada di Kota Metro. Makanya didalam pembahasan Kebijakan umum Anggaran (KUA)  kemaren kami tracking satu persatu nomenklatur anggaran itu. Agar tidak dijumpai anggaran yang tumpang tindih. Misal didalam satu SKPD/dinas disana ada belanja makan dan minum, perjalanan dinas, dsb. Kami tidak menginginkan itu tumpang tindih dengan bidang bidang yang ada di dalam SKPD/Dinas tersebut. Artinya badan anggaran menginkan anggaran belanja langsung itu memang anggaran yang benar benar di peruntukkan untuk masyarakat.

Disini kami di Badan Anggaran nanti membutuh kan relevansi dari anggaran tersebut. Bahwa angaran makan dan minum di SKPD, ATK, Perjalanan dinas, seminar itu terkatagori anggaran belanja langsung, tetapi tidak langsung di rasakan oleh masyarakat. Nah.. ini yang harus kita jeli, jadi jika prosentase belanja langsung 48% dan tidak langsung kita 52% pada APBD 2019, apakah benar 48% itu benar benar piyur buat masyarakat? Jawabannya belum tentu iya. Nah Ini yang jangan sampai terjadi di penyususnan APBD 2020. Terang Ahmadi.

Dengan APBD 2020 yang hanya berkisar kurang dari 900 milyar, kita berharap pemerintah kota metro memprioritaskan anggaran belanja langsung lebih besar. Saya fikir tidak terlalu sulitlah, Luwas wilayah metro ini kan hanya 60 KM2, jumlah penduduk metro hanya 115 ribua an. Seharusnya pemeritah kota metro bisa menghadirkan anggaran yang benar benar pro rakyat. Ini kita bicara dari sisi penyerapan anggaran ya. kita tidak bicara dari sumber anggaran. nah… jika anggaran APBD 2020 nanti efektif dan efisien pengganggaran dan penggunaannya, saya yakin progres kemajuan metro akan cepat. Sekali lagi kami akan kawan di DPRD terlebih di Badan Anggaran, terkait penyusunan APBD 2020 ini. (Red/Hadi/Whd)