Gagasan INDONESIA Untuk INDONESIA Harus Digelorakan Demi Kesejahteraan Rakyat

Penulis : Indra Wita, Sidi Bagindo Sati, Aktivis 98.

Padang 17 Oktober 2020 – Sebagai suatu Negara, Indonesia memperoleh Kemerdekaan dan Kedaulatannya melalui perjuangan panjang para pahlawan. Perjuangan yang diawali dengan perjuangan dalam skala teritorial kecil, bermuara pada sebuah perjuangan bersama, segenap anak bangsa.

Perjuangan yang telah memakan banyak korban. Harta dan nyawa sudah tak ter bilang lagi yang telah dengan sukarela menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tercinta ini.

Sejak di Era Penjajahan Kompeni Belanda, hingga bersambung dengan Pendudukan Jepang.

Kemerdekaan dan Kedaulatan Indonesia itu hampir saja hilang, akibat dari Pendudukan Tentara Sekutu yang didalamnya ada Tentara Belanda. Namun ketangguhan para pejuang kemerdekaan, mampu untuk mempertahankan tanah tumpah darah Indonesia.

Indonesia yang terkenal dengan istilah Zamrut Katulistiwa, dikaruniai dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Karunia Alam ini dilengkapi pula dengan kesabaran rakyatnya untuk membayar upeti kepada pemerintah dalam bentuk PBB.

Hanya saja, Indonesia hari ini telah masuk dalam kumpulan 10 besar negara terhutang di Dunia.

Mengapa?
Pertanyaan ini musti kita cari jawabannya, jika kita ingin merasakan kemerdekaan dan kesejahteraan sebagai pemilik dari Negara yang Gemah Ripah Loh Jinawi.

Pertama, kita lihat hari ini hampir semua kekayaan alam Indonesia di garap oleh Asing dan Aseng. Pola pengarapan dengan kontrak yang berkepanjangan, adalah indikasi dari kebodohan para pengambil kebijakan dalam mengimplementasikan Pasal 33 UUD 45.
Sehingga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat telah berganti dengan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Asing/Aseng dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Asing /Aseng serta beberapa manusia yang diberi izin untuk dimakmurkan.

Dari kondisi ini, jelas terlihat bahwa Pemilik Indonesia ini bukan lagi Rakyat Indonesia.
Jika kita sedikit mundur ke belakang (melihat sejarah), konsekwensi atas jasa penyusunan Program Pelita dan Repelita adalah Pembagian teritorial beberapa lokasi dengan SDA yang melimpah diminta tolonggarapkan kepada pengusaha dari luar Indonesia. Ini adalah awal dari terjualnya Indonesia.

Hal berikut yang mengadaikan Indonesia adalah Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, atas pinjaman IGGI. Pinjaman demi pinjaman kepada pihak luar ini bekelanjutan sampai hari ini. Hingga menjerat pengambil kebijakan untuk tetap meminjam.

Kehebatan pemberi pinjaman ini adalah dia mampu membuat aturan agar pinjamannya di berikan. Kehebatan para peminjam yang bertemu dengan kebodohan pengambil kebijakan. Telah menghantarkan Indonesia kedalam lubang yang penuh kotoran.
Kesalahan lain yang dilakukan dimasa lalu adalah konsep Konglomerat. Dengan asumsi jika ada orang kaya di Indonesia, maka dia akan mampu menjadi bapak ekonomi dalam negara Indonesia.

Konsep ini ternyata menjadi bumerang bagi Pembangunan Indonesia. Para konglomerat yang telah menguasai banyak sumber ekonomi, membuat jaringan yang melibatkan hampir semua elemen pemerintahan.

Para bekas Konglomerat ini yang mengatur, Minyak Bumi Indonesia tidak untuk di suling di Indonesia, supaya mereka bisa menjual minyak mentah keluar Negeri dengan harga lumayan, kemudian membeli minyak jadi dengan harga menurut versi mereka, tanpa mempedomani harga minyak dunia.

Hebatnya, kemampuan para bekas konglomerat ini. Mereka mampu memaksa pemerintah untuk menangkap anak bangsa yang mencoba untuk menyuling minyak mentah untuk menjadi minyak jadi. Sehingga kegiatan penyulingan akan dianggal ilegal oleh bangsa dan negara ini.
Bahkan para konglomerat ini, juga menghalangi proses fermentasi Gambir dilakukan di Indonesia. Gambir yang merupakan bahan utama dalam pembuatan Parfum, musti di ekspor keluar negeri dalam bentuk gambir bulat (setengah jadi). Para bekas konglomerat ini menghalangi semua rencana yang mengarah kepada proses fermentasi gambir itu menjadi Ekstrak gambir.

Dan semua halangan itu telah terpola dalam bentuk aturan hukum dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara.

Kedua, efek dari penjajahan Belanda 3,5 abad yang dilanjutkan dengan pendudukan jepang 3,5 tahun telah membentuk karakter penjilat pada beberapa manusia di Indonesia. Karena dalam asumsi para penjilat itu, menjilat adalah cara efektif untuk bebas dan tindasan penjajah dan sekaligus kesempatan untuk menikmati secuil kemakmuran.

Para penjilat yang sejatinya musti disebut sebagai Pengkhianat ini, tidak ragu untuk mengorbankan anak negeri demi kepentingannya.

Kelompok pengkhianat ini menjadi kaki tangan dan budak suruhan dari bekas Konglomerat.
Para pengkhianat ini dibenturkan langsung dengan rakyat dalam berbagai bentuk. Jumlah mereka tidak banyak, namun dilindungi oleh Bekas Konglomerat dengan kekuatan ekonomi. Sehingga menumbuhkan Citra bahwa Negara yang memang sudah salah kelola ini tidak lagi melindungi kepentingan rakyatnya, melainkan melindungi kepentingan para bekas konglomerat.

Sebagai efeknya, kepercayaan kepada pengelola negara akan berkurang dan bahkan akan sampai hilang.

Ketiga, Pola Demokrasi yang salah kaprah telah menghantarkan Indonesia memiliki Wakil Rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat. One Man one Vote, membuat suara seorang bajingan tengik setara dengan suara seorang pemimpin agama.

Dengan kalkulasi yang dapat dicari dengan ilmu matematika di tingkat Sekolah Dasar, seseorang dengan kemampuan finasial cukup dan beberapa orang yang dapat mereka percayai akan dapat menjadi wakil rakyat di Indonesia saat ini. Tak peduli dia itu, orang baik yang akan memperjuangan nasib rakyat atau justru orang bangsat yang telah menyengsarakan rakyat. Semuanya memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Sekedar contoh :
Untuk dapat menduduki posisi menjadi wakil rakyat dalam sebuah daerah tertentu memerlukan suara partai 5.000 suara. Jika harga suara itu dapat dibeli dengan Rp. 50.000, – maka hanya dengan modal Rp. 250.000.000,- mereka telah dipastikan duduk sebagai wakil rakyat. Jika harga suara itu Rp. 100.000,- modal mereka Rp. 500.000.000,-.

Ketika wakil rakyat telah menempati posisi sebagai wakil rakyat, mereka akan menerima gaji pokok, tunjuangan, dan beberapa komisi secara legal. Ditambah dengan tips dari para pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pekerjaan kecil-kecil. Dan tips dari pengusaha besar untuk mendapatkan pekerjaan besar. Sehingga lima tahun masa jabatannya akan dapat mengembalikan modal, bahkan sangat mungkin mereka akan menerima sekian kali dari modal yang telah mereka habiskan semasa pemilu.

Seiring dengan penerapan pola demokrasi yang salah kaprah ini, partai telah menjadi kendaraan super mewah dengan harga tiket sesuka mereka. Kendaraan yang wajib diperlukan oleh setiap bakal calon Kepala Daerah hingga bakal calon Presiden.

Dari semua kondisi diatas, Jelas dan terang UUD 45 telah tergerus dari status sebagai hukum tertinggi, dan bahkan Pancasila juga sudah tak lagi menjadi Dasar Negara.

Sehingga perlu sebuah langkah efektif, sistematis, masif dan berkesinambungan untuk mengembalikan UUD 45 keposisi aslinya sebagai Hukum Tertinggi di Indonesia. Dan menempatkan Pancasila benar-benar sebagai Dasar Negara Indonesia.

Langkah mengembalikan UUD 45 dan Pancasila ini disebut dengan gagasan Indonesia untuk Indonesia, yang akan dilanjutkan dengan Gerakan Indonesia untuk Indonesia. Sehingga dapat mewujudkan kondisi INDONESIA untuk INDONESIA.

INDONESIA bukan untuk ASING apalagi ASENG.
INDONESIA merdeka karena diperjuangkan, bukan karena pemberian, maka tidak perlu ada balas jasa kepada siapapun.

INDONESIA tidak memerlukan HUTANG, karena semua yang diperlukan oleh Rakyat INDONESIA telah disediakan oleh Alam Indonesia.
Mari kita Gelorakan Semangat INDONESIA untuk INDONESIA, sebagai bentuk dari Rasa Syukur kita kepada Allah, karena telah memberikan karunia yang begitu berlimpah untuk Indonesia.

Allahu Akbar.
Merdeka !!! (RED/M.H)