Hak-hak yang Hilang Seorang Aktivis HAM

 9 total views

Penulis : Dwi Nugroho

Madani-News.com – Saya percaya bahwa dimana kita berpijak terdapat banyak sumber daya yang tak terhingga. Dan, itu terletak di banyak tempat dan arah pandangan. Begitu pun, Papua hari ini. Banyak sumber daya alam yang belum terjamah oleh manusia. Namun, proses kapitalisasi terus berlanjut dan menanggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan hanya itu saja, melainkan juga lingkungan dan alam.

Kasus yang dialami oleh Veronika Koman, seorang aktivis HAM dan penerima beasiswa LPDP, dalam kasus Papua hari ini menjelaskan bahwa apa yang dijelaskan oleh Thomas Paine tentang konsep Civil Society masih menjadi permasalahan fundamental negara ini. Negara telah menciptakan sebuah barrier yang kuat untuk menutup akses-akses kemanusiaan.

Bukan hanya itu, negara juga telah sukses memisahkan diri dari civil society. Hal ini membuat legitimasi bahwa negara menjadi keniscayaan yang buruk dengan argumentasi-argumentasi akademiknya. Suara-suara dibungkam, langkah kolektif dijegal, dan akses diretas. Masyarakat serasa hidup dalam sebuah penjara.

Itu yang dirasakan oleh masyarakat adat Papua hari ini. Aktivis-aktivis HAM dijegal, diintimidasi, diancam, dan dipersekusi begitu saja tanpa ada ampun. Narasi-narasi fiktif juga sering disebar oleh aparat untuk melawan fleksibelitas gerakan aktivis kemanusiaan. Miris, negara menjadi sebuah mega proyek yang dibagi-bagi.

Gerakan kemanusiaan, yang bersuara lantang atas nama kebinekaan, sering kali ditumbangkan dengan alasan kemaslahatan, dengan alasan ketidaksesuaian, dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Ini kah makna yang tertuang dalam pancasila? Jika benar seperti itu, apakah pancasila mengamini sebuah perpecahan, apakah pancasila mengamini sebuah pendudukan atas hak dan kemanusiaan, dan apakah pancasila mengamini sebuah kemiskinan?

Saya rasa ini menjadi belenggu negara ini. Menjadi sebuah masalah yang tidak pernah selesai. Tidak menutup kemungkinan bahwa kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan ketidaksejahteraan manusia adalah buatan. Papua, misalnya, dengan kekayaan alam yang begitu melimpah hanya menjadi penonton yang terborgol rapat. Mereka hanyalah mendapatkan dampak negatif karena hutan rusak, kualitas lingkungan hancur, ekosistem hayati lebur, dan keseimbangan kehidupan mulai goyah.

Suara-suara aktivis pun menjadi sasaran utama kebijakan pongah negara dan aparaturnya. Dalam kasus Veronika hari ini menunjukkan bahwa negara sedang menjegal langkah-langkah kemanusiaan yang dilakukannya. Dia menerima hukuman finansial, ancaman pemerkosaan, mendapat red notice dari interpol, pembatalan paspor dan masih banyak lagi ancaman-ancaman yang dialamatkan padanya.

Ini semakin kuat menunjukkan bahwa negara adalah sebuah perusahaan besar yang menjadikan kekayaan Indonesia menjadi milik perseorangan dan kelompok tertentu. Di sisi lain negara ingin hadir sebagai pahlawan dengan memberikan bantuan-bantuan finansial kepada masyarakat yang bernilai receh.

Negara ini miskin atas nilai kemanusiaan. Negara seharusnya memberi kebebasan dalam bertindak untuk membuat kebermanfaatan. Intervensi negara yang berlebih hanya akan membuat masyarakat tidak pernah merasa sejahtera. Negara seharusnya hadir dengan nilai-nilai edukasi bukan fantasi. Negara seharusnya hadir untuk memberi dorongan bukan justru menjadi barongan.

Masyarakat adat tentu memiliki caranya masing-masing untuk mengelola alam dan sumberdaya di dalamnya. Namun, hal itu terbentur oleh opsesi negara yang ingin menseragamkan keberagaman. Hasilnya negara sukses menciptakan keseragaman kemiskinan, menseragamkan pemikiran bahwa hidup itu tentang uang, dan menseragamkan ambisi bahwa kehidupan itu tentang proyek.

Hasilnya, negara ini miskin dalam taraf ekonomi, pemikiran, pendidikan, dan sosial. Modernisasi justru membuat negara seperti monster yang siap menghancurkan. Dan, ini lebih besar dampaknya daripada epidemi-epidemi yang selama ini terjadi.

Permasalahan negara ini tentu akan selesai jika masalah yang ada di daerah selesai. Maka, fokus negara terhadap daerah harus benar-benar diluruskan. Saya pikir, jika ingin membangun benar-benar, terjunkan student university ke berbagai daerah, begitu pun lembaga pendidikan harus dengan serius menghadirkan paradigma yang memiliki dampak pada masa yang akan datang. Jangan kemudian kita akrab dengan istilah-istilah pembangun asing, namun lupa dengan dasar negara.

Legitimasi pemerintah dalam tahap ini perlu dilakukan. Tentu dengan memberikan kebenaran-kebenaran yang konseptual dan berdasar kemanusiaan. Ini yang kemudian akan membuat negara semakin kuat. Saya percaya bahwa pembangunan nilai-nilai kemanusiaan, seperti pembangunan sumber daya manusia lebih penting daripada pembangunan fasilitas. (Red)