Hi. Zaiful Bokhari Turun Cepat Dalam Menindak Lanjuti Kartu KIS yang Bermasalah di Lampung Timur

Madani-News.com – Mataram Baru – Bergerak cepat menindak lanjuti adanya berita terkait pemblokiran Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik salah seorang warganya, Bupati Lampung Timur Hi. Zaiful Bokhari segera lakukan rapat koordinasi.
Rencananya rapat kooridinasi tersebut akan dilaksanakan pada siang ini di Ruang Kerja Bupati Lampung Timur, Senin, (26/08/2019).

Hal itu disampaikan langsung oleh Hi. Zaiful Bokhari saat mengunjungi ananda Hafiz Azam Aditya, warga Dusun 3, RT 05/RW 03, Desa Tulung Pasik, Kecamatan Mataram Baru.

Hafiz merupakan warga Lampung Timur yang mana Kartu KIS nya tidak dapat digunakan untuk berobat.

Untuk diketahui pemblokiran kartu KIS milik ananda Hafiz Azam Aditya itu diketahui ketika Tumin (orang tua ananda Hafiz) ingin membayar biaya perawatan anak keduanya Hafiz yang diketahui telah menjalani operasi usus buntu pada tanggal 11 Agustus 2019 di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro dan biaya perawatan selama delapan hari pasca operasi.

Ketika Tumin menyodorkan kartu KIS dimaksud pihak administrasi rumah sakit menolak hal itu dikarenakan kartu bantuan pemerintah itu telah di blokir.

Dalam keterangan singkatnya, Hi. Zaiful Bokhari menjelaskan bahwa berdasarkan informasi, sebanyak 21.000 kartu KIS masyarakat Lampung Timur telah di blokir yang mana salah satunya ialah Hafiz.

“Menurut keterangan dari kepala UPTD Kesehatan tadi dan dari Dinas Kesehatan bahwa Lampung Timur ada terdampak dari pencabutan KIS itu sebanyak 21 rb dan dari persoalan itu salah satu saudara kita yakni Hafiz yang saat ini sedang kita lihat kondisinya seperti apa. Menyikapi persoalan dicabutnya KIS itu hari ini kita akan mengundang BPJS, Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil serta Dinas Kesehatan karena kita akan melakukan koordinasi terkait dengan prihal itu”.

Zaiful menambahkan, “Hari ini dalam rapat itu kita akan mengundang pihak BPJS nya langsung dan dinas terkait termasuk capil karena menurut keterangan untuk menjadi peserta BPJS ada yang terkendala dengan KTP oleh karena itu ini berkaitan dengan capil, saya tidak ingin hal hal yang demikian, sehingga ada persoalan persoalan apa disitu bisa dilaporkan kepada bupati”. (Red/Whd/Kominfo)