Kemenkumham Lampung Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas

Bandar Lampung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Lampung menggelar sosialisasi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan, dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Plt Kanwil Kemenkumham Lampung, Ida Asep Somara berharap kegiatan yang berlangsung di Ballroom Radison, Hotel Lampung pada Senin, 14 Juni 2021, tersebut dapat memperkuat wawasan kebangsaan dan ideologi bagi ormas-ormas yang ada di Provinsi Lampung.

“Serta dapat menumbuhkan kesadaran bagi ormas untuk menjaga agar tidak tumbuh ideologi yang bertentangan dengan pancasila, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan tetap terjaga,” kata dia.

Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kemenkumham Lampung, Nur Ichwan menyampaikan sosialisasi menghadirkan tiga narasumber yakni Kasiter Kasrem Korem 043/ Garuda Hitam, Kolonel Kavaleri Thomas Rudyanto; Kepala Bidang Katansos Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Nuzmir; dan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Adi Kurniawan.

Turut hadir Pejabat Tinggi Pratama serta para Pejabat Administrasi III dan IV Kanwil Kemenkumham Lampung, dan diikuti sekitar 150 perwakilan ormas di Lampung. Baik dari ormas keagamaan, ormas wanita, ormas peduli anak-anak, dan lainnya.

Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat AHU, Adi kurniawan, menjelaskan beberapa hal dalam Perubahan UU terkait ormas. Di antaranya, kewenangan pengesahan ormas yakni yayasan dan perkumpulan menjadi ormas melalui verifikasi. Saat ini Kemenkumham melalui Ditjen AHU memiliki kewenangan baru untuk memberikan sanksi administratif kepada ormas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

“Baik yang melakukan pelanggaran, berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan status badan hukum dari ormas yang terbukti melakukan pelanggaran mulai tingkat Kota/Kabupaten Provinsi hingga nasional,” ujarnya.

Untuk pengawasan tingkat Kota/Kabupaten dilakukan oleh Wali Kota/Bupati dalam hal ini melalui Kesbangpol Kota. Sementara  pengawasan di tingkat Provinsi oleh Gubernur Lampung, dalam hal ini Kesbangpol Lampung apabila ormas terjadi lintas kabupaten/kota.

“Ditjen AHU Kemenkuham terlibat dalam keanggotaan sistem terpadu di pusat. Sehingga kami juga membantu dalam fungsi pengawasan. Apabila terjadi pelanggaran pada ormas, maka kami berikan peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan hingga pencabutan status berbadan hukum ormas tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kabid Ketansos dan Kemasyarakatan Kesbangpol Lampung, Nuzwir, meminta sesama ormas untuk mengutamakan sistem kemitraan, saling membantu, dan membutuhkan tentunya menjaga keutuhan NKRI.

“Kesbangpol Lampung mengawasi ormas-ormas agar tidak melanggar aturan. Jika ormas melanggar aturan berlaku, kami tidak segan untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Kasiter Kasrem 043/Gatam, Kolenel Kav.Thomas Rudyanto, juga menyampaikan materi terkait peran serta ormas dalam keutuhan NKRI. Menurutnya peran ormas dalam menjaga keutuhan NKRI menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan bangsa dan negara.

“Ormas harus mampu mengaktualisasi diri untuk peka bela negara dalam menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI),” tutupnya. (Red/ADV)