Ketua DPRD Metro Anna Morinda Angkat Suara Isu Gerakan People Power

Madani-news.com – Kota Metro – Sejumlah tokoh di Kota Metro angkat suara mengenai isu gerakan people power. Salah satunya Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda. Setengah becanda, Anna Morinda mengajak masyarakat mending nonton Power Rangers daripada ikut-ikutan people power.

“People power yang mana lagi? People power itu 17 April untuk menegakkan kekuasaan, untuk memilih siapa yang berkuasa memimpin negeri ini, sudah selesai,” tandas Anna Morinda saat diwawancarai lewat via WhatsApp, (19/5/2019).

Anna Morinda menandaskan apabila ada people power yang lain, maka itu merupakan people power tandingan yang artinya ilegal. Karena kalau people power untuk merubuhkan kekuasaan, menurutnya paling tidak harus ada gejala sosial 80 persen rakyat tidak puas dengan kepemimpinan.

“Data survei 70 persen rakyat puas terhadap jokowi. Lebih baik dari pada people power, nonton power rangers saja ya,” seloroh politisi PDIP itu.

Hal sama dilontarkan Anggota DPRD Kota Metro Basuki. Ia mengimbau kepada warga Kota Metro untuk menghindari dan menolak gerakan people power tersebut. Menurutnya, hal itu akan mengancam keamanan dan mengganggu kestabilan negara.

“People power itu bisa membuat kondisi Negara tidak kondusif. Selain itu akan berdampak merusak kesucian bulan Ramadhan,” Basuki kepada wartawan Madani-news.com.

DPRD Kota Metro mengajak masyarakat untuk lebih menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah. Jangan sampai ada kegiatan yang bersifat pengerahan massa sehingga berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif.

“Sekarang bulan suci Ramadhan, berupaya mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, jaga kesucian bulan Ramadhan ini,” pungkas dia kepada Madani-news.com.

Sementara itu Kapolres Kota Metro AKBP Ganda MH Saragih S.IK mengatakan pada 22 Mei mendatang merupakan keputusan KPU hasil Pemilu dan Pilpres 2019. Persiapan di Kota Metro, Polisi tetap melakukan penjagaan bersama TNI dan instansi pemerintahan Satpol PP di KPU, Bawaslu dan gudang logistik.

“Kami mengimbau kepada masyarakat tetap jaga kondusivitas, tunggu dengan sabar keputusan KPU. Kalau ada mekanisme tidak puas atau untuk menyampaikan aspirasi gunakan jalur resmi, yakni Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dengan membawa bukti akurat,” pungkasnya. (Red/Wahid)