Komisi II DPRD Provinsi Lampung Belajar Pengelolaan Desa Wisata ke NTB

Lombok Timur – Konsep pengembangan desa wisata merupakan wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan, dengan segala potensinya.

Pada era kepemimpinan Gubernur Zul-Rohmi, konsen untuk membangun desa wisata dengan target 99 desa wisata sampai dengan tahun 2023. Dengan sebaran sebanyak 24 desa wisata alam, 18 desa wisata agro, 34 desa wisata bahari, 14 desa wisata budaya, dan 9 dewa wisata ekonomi kreatif.

“Alhamdulillah, pada tahun 2019 dan tahun 2020 ini, kami sudah melakukan intervensi sebanyak 45 desa wisata,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. Lalu Moh Faozal, ketika mendampingi kunjungan kerja rombongan Komisi II DPRD Provinsi Lampung, ke Desa Wisata Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (4/11/2020).

Menurut Faozal, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam membangun desa wisata, diantaranya desa itu harus memiliki potensi daya tarik wisata, baik daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan atau karya kreatif.

Selanjutnya memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata, memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata, memiliki komunitas masyarakat, memiliki kelembagaan pengelolaan, dan memiliki potensi serta peluang pengembangan pasar wisatawan.

“Lantas, apa peran pemerintah? Disini intervensi Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Dinas Pariwisata NTB dalam pengembangan desa wisata “NTB Gemilang”, dilakukan mulai dari SDM pariwisata agar menguasai Bahasa (Inggris), pelayanan, sikap atau perilaku, dan sertifikasi,” beber Faozal.

Tak hanya itu sambung Faozal, pemerintah juga mendorong dibentuknya lembaga dibawah pemerintah desa untuk mengelola desa wisata. Tentu lembaga yang memiliki legalitas, diversifikasi, dan juga melakukan pendampingan.

“Selain itu, intervensi pemerintah juga dilakukan untuk tata kelolanya, baik itu destinasi, sampah, dan kunjungan. Selanjutnya melengkapi berbagai infrastruktur seperti jalan, angkutan, dan atraksi. Terakhir soal pemasaran dengan cara branding, advertising, dan selling,” beber Faozal.

Sementara Kepala Desa (Kades) Kembang Kuning, Lalu Muhammad Sujian, pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa Desa Kembang Kuning, bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Dinas Pariwisata, selalu bersinergi dalam membangun desa wisata, baik destinasinya, maupun pengelolaan homestay-nya.

“Yang menonjol dari Desa Kembang Kuning, disamping desa wisatanya, juga ada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang bahkan pernah mendapatkan predikat sebagai Bumdes terbaik di Provinsi NTB, dan juga mendapatkan penghargaan pengelola dana desa terbaik untuk tahun 2018,” sebut Kades.

Penghargaan ini diperoleh, karena Desa kembang Kuning bisa membangun sinergitas antara tokoh agama, budaya dan seluruh lapisan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kembang Kuning. “Konsep pengembangan Desa Wisata Kembang Kuning adalah keterbukaan terhadap segala program yang ada di desa,” sebut Kades.

Desa Kembang Kuning terletak di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Terdapat 14 Desa di Kecamatan Sikur, yang semuanya merupakan desa wisata. Desa Kembang Kuning sendiri memiliki panorama alam yang indah, dikelilingi dengan berbagai macam objek wisata.

“Kami terus bekerjasama antara Bumdes dan kerjasama dengan desa untuk memasarkan produk-produk hasil buatan kami disini. Itu yg kami bangun di Desa Kembang Kuning ini. Dan itu semua bisa berjalan dengan baik, berkat bantuan Dinas Pariwisata Provinsi NTB,” ujar Kades.

Pihaknya juga berharap wilayah Kecamatan Sikur, ke depannya bisa menjadi suatu kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Lombok Selatan. “Semoga ke depan infrastruktur pendukung menuju ke Desa Wisata Kembang Kuning seperti jalan bisa diperlebar lagi, agar bus pariwisata dengan kapasitas besar bisa masuk membawa tamu ke sini,” harap Kades.

Desa Kembang Kuning juga sudah diberikan bantuan oleh Ibu Wagub NTB berupa alat pengolahan sampah yang dikelola oleh Bumdes untuk di daur ulang, agar masyarakat desa bisa mandiri. “Hal ini juga kami terapkan kepada anak-anak sekolah. Mereka dapat menukarkan sampah plastik dengan buku atau pulen. Sehingga desa kami juga masuk dalam kategori kampung sehat. Selain itu, kami juga telah dipercaya oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk diberikan sertifikat CHSE,” terangnya.

Sedangkan Pimpinan Rombongan Komisi II DPRD Lampung, Wahrul Fauzai Silalahi, menyampaikan bahwa tujuan kedatangannya ke NTB, khususnya ke Desa Wisata Kembang Kuning, adalah untuk belajar. Itu karena kondisi geografis NTB dan Lampung tidak jauh berbeda, baik dari segi alam, laut dan aneka ragam budaya.

“Tetapi memang ada beberapa hal yang belum ada, sehingga kami mengkhususkan diri untuk belajar ke Provinsi NTB. Semoga ini menjadi salah satu tolak awal menjalin silaturahmi atara Provinsi NTB dan Lampung. Demikian kami harap sepulangnya dari NTB, kami mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan di Provinsi Lampung, untuk sisi pariwisata dan pertanian,” harap Wahrul.

Sementara Ketua Komisi II DPRD NTB, H Ridwan Hidayat, menyampaikan bahwa Nusa Tenggara Barat, yang kemudian disingkat NTB, adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara (NusRA). Provinsi ntb beribu kota di Mataram, dan memiliki 10 kabupaten dan 2 kota, termasuk Kota Mataram. Jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2019 sebanyak 5.070.385 jiwa.

“Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak. Sementara masyarakat Bima (suku Mbojo) dan Sumbawa, merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas penduduk NTB beragama Islam, dengan konsentrasi 96,11 persen,” jelasnya.

Jumlah destinasi wisata unggulan di NTB ini ada 19 destinasi, yaitu 10 destinasi berada di Pulau Lombok, dan 9 berada di Pulau Sumbawa. “Kami mempunyai 2 geopark, yaitu Geopark Rinjani sebagai Unesco Global Geopark, dan Nasional Geopark Tambora. Ini juga yang menjadi daya tarik dunia untuk NTB,” bebernya seraya menambahkan, sektor pariwisata menjadi prioritas kedua setelah sektor pertanian. (Red/Rls)