Lampung Tengah adakan Workshop Untuk Operator Kelurahan

Lampung Tengah – madani-news.com -Kegiatan workshop bertempat di Aula badan kepegawaian dan sumber daya manusia, JL. Pasanggrahan No.1 Kecamatan Kotagajah, Rabu (06/03/19).

Acara dihadiri oleh seluruh para camat, kepala desa, Operator dan Kaur Keuangan se Kabupaten Lampung Tengah.

Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Eko Dian Susanto dalam hal ini mewakili Bupati Lampung tengah.
Dalam sambutannya, sekaligus membuka kegiatan ini, Bapak Eko menyampaikan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa semakin besar, untuk itu kepala desa secara khusus dituntut untuk mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dalam peningkatan pembangunan desa untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan akuntabel secara tertib agar tidak tersangkut masalah hukum karena penyalahgunaan penggunaan keuangan desa sesuai dengan UUD no 6 tahun 2014 .

Setelah kegiatan dibuka, dilanjutkan dengan pemberian materi dalam bentuk diskusi panel dan tanya jawab. Adapun narasumber yang memberikan materi terdiri dari: Anggota Komisi XI DPR RI, Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung, BPKP, Kombes Pol Subakti dari POLDA Lampung.

DPR RI (Ir. H. Ahmad Junaidi Auly) mengatakan bahwa berkaitan dengan kebijakan dana desa yang digulirkan pemerintah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan yang ada di desa. Beliau mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR sepakat bahwa anggaran transfer ke daerah dari tahun ke tahun harus semakin meningkat yakni pada tahun 2018 anggaran Dana Desa digulirkan 60 Triliun, dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 70 Triliun ditambah 3 Triliun untuk Kelurahan (8,7%) dari APBN. Dalam penggunaan dana desa ini beliau berharap agar peruntukannya tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga untuk pemberdayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya memajukan pembangunan desa yang lebih baik. Lebih lanjut beliau menambahkan agar ada MOU Pemerintah daerah lampung Tengah kepada Kapolda Lampung untuk selanjutnya dapat mengawal Dana Desa Agar Tepat sasaran.

Sementara itu dari perwakilan DPR RI menyampaikan materi terkait dasar hukum pemeriksaan, jenis pemeriksaan BPK, Latar belakang pemeriksaan dana desa, Kebijakan pemeriksaan, Tata penyaluran dana desa, pemeriksaan kinerja, Program Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada tahun 2019. (Red/ Toni Fauzi)