M. Saleh Mukadam Mengeritik Terkait Rapat Sidang Paripurna DPRD Lampung Tengah Yang Tidak Pro-Rakyat

 7 total views

Madani-News.com – Lampung Tengah – Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 atau nota pengantar yang disampaikan Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Tengah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamteng di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (14/11), mendapat kritikan tajam.

Kritikan disampaikan Fraksi Gerindra yang menilai RPJDM tidak dijadikan dasar oleh pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD.

“Tapi kenyataannya setiap penyusunan RAPBD, RPJMD tidak menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Kalaupun menurut Bupati dasar penyusunan RAPBD adalah sesuai dengan KUA dan PPAS yang mana? Sebab antara hasil pembahasan dan kesepakatan KUA dan PPAS, berbeda dengan yang disampaikan pada pengantar nota keuangan RAPBD pada paripurna sebelumnya, mohon penjelasan,” kata anggota Fraksi Gerindra, Mukadam saat menyampaiakan pandangan di rapat paripurna.

Persoalan lain, sambung Mukadam adalah, masih adanya pembangunan infrastruktur yang hasilnya kurang baik. Proyek yang dikerjakan di akhir tahun anggaran dikhawatirkan tidak akan membuangkan hasil yang optimal sesuai ekspektasi publik. Mukadam meminta DPA 2019 sebagai evaluasi pekerjaan infrastruktur yang belum terlaksana atau belum. Karna ketika kami turun ke masyarakat selalu ditanya pembangunan jalan, jembatan krn tolak ukur berhasilnya kepala daerah dan dprd adalah dilihat dari infrastruktur yang memadai.

“Tahun anggaran 2020 adalah keberlanjutan program pemerintahan yang dipimpin saudari Bupati guna mewujudkan visi misinya. Tidak bosan Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah perlu fokus baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemerintah hendaknya dijawab dengan kerja cerdas bagaimana mengimplementasikan program kerja gotong royong sebagaimana yang dahulu digembar-gemborkan,” tambahnya.

Kata dia, jangan sampai visi misi bupati dibuat hanya untuk persiapan pencalonan dalam pilkada tanpa realisasi yang terukur dan terlaksana. Fraksinya berharap dengan tema pembangunan gotong royong sebagai wujud nawacita pemerintah pusat sejalan dengan RPJPD dan RPJMD di implentasikan dalam bentuk RKPA sebagai mana amanat undang undang tahun depan tidak hanya menjadi judul indah di atas kertas. Dijelaskan Mukadam, tema meningkatkan konektivitas dan aksesibiltas infrastruktur untuk penguatan daya saing daerah dapat diwujudkan secara konsekwen. (Red/Fatur)