MATTA Institute, Tegaskan Era Industri 4.0 Harus Mewujudkan Momentum Kepala Daerah Berani Membuka Informasi Keterbukaan ke Publik

Madani-News.com – Lampung – Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terus bertambahnya jumlah pengakses internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 telah mencapai 71,19 juta. Perkembangan teknologi informasi telah menempatkan website menjadi salah satu media yang sangat strategis bagi perolehan dan pertukaran informasi.

Situs web kemudian akan dapat menjadi jembatan bagi pemerintah dalam mempublikasikan informasi kepada warga. Oleh karenanya perbaikan terhadap kualitas konten menjadi keharusan sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan terhadap warga, termasuk di dalamnya adalah penyajian informasi mengenai pengelolaan anggaran daerah.

Hal ini dimaksudkan agar dapat mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan dana pembangunan pemerintah. Selain itu, warga didorong untuk dapat memahami seberapa besar alokasi dana yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat.

[caption id="attachment_4239" align="alignnone" width="289"] Agus Fatoni , Peneliti MATTA Institute (Masyarakat Transparansi Institute)[/caption]

Agus Fatoni, Peneliti MATTA Institute saat memaparkan kepada Madani-News.com mengatakan, Transparansi Anggaran serta Keterbukaan Informasi Kepada Publik merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih, Apalagi di era Industri 4.0 akses Informasi dapat dengan mudah terakses, Inilah saatnya Para Kepala Daerah Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik secara Utuh tanpa ada kata ‘ Informasi Mahal ‘.

”Beberapa perbaikan harus dilakukan, mulai dari pembenahan keberadaan website agar dapat diakses dengan baik hingga penyajian menu dan kelengkapan penyajian informasi itu sendiri. Peningkatan kualitas penyajian informasi anggaran diharapkan dapat dikembangkan dalam bentuk visual yang mudah dipahami masyarakat luas.” jelas Peneliti MATTA Institute ini.

Lebih Lanjut, Perkembangan penggunaan website oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001. Instruksi tersebut membahas Pengembangan dan Pendayagunaan telematika di Indonesia, kemudian diperjelas dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

”Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 sudah jelas menjabarkan dengan bagaimana tahapan di bagian strategi Pengembangan E-Government. Salah satu strategi yang terkait dengan penggunaan website tercantum dalam butir 18 yang mendeskripsikan strategi keenam.”

”Tidak hanya saja Pada bulan Mei 2008, pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya mengamanatkan setiap badan publik wajib untuk membuka akses bagi setiap pemohon untuk memperoleh informasi publik, terkecuali beberapa informasi tertentu yang menyangkut ketahanan negara.” Ujarnya menambahkan.

Hal ini tertuang secara gamblang pada Pasal 9 UU No.14/2008 yang mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, dan salah satunya adalah informasi mengenai laporan keuangan. Pasal ini pun menyebutkan bahwa penyebaran informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami.” Tegas Penggiat Transparansi Publik ini.

Untuk diketahui, dalam rangka pengelolaan informasi publik, Presiden mengeluarkan Inpres No. 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres tersebut mengamanatkan upaya pencegahan korupsi kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Butir ke 45 Strategi Pencegahan, sebagaimana tercantum di dalam lampiran Inpres No. 17/2011 menjelaskan tentang rencana aksi, yaitu Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).

Kemendagri adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aksi tersebut. Keluaran dari aksi tesebut adalah jumlah publikasi data mutakhir (APBD, RAPBD, RKA SKPD, DPA SKPD, LKPD) dari pemerintahan tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Laporan realisasi anggarannya akan dilakukan melalui website nasional Kemendagri dan masing-masing Pemda.

Untuk menindaklanjuti Inpres No. 17/2011, Kemendagri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Instruksi tersebut ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaannya. Instruksi Mendagri memerintahkan pemerintah provinsi untuk menyiapkan menu content dengan nama  “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam website resmi pemerintah provinsi yang terdiri dari 12 items data mutakhir.

Yang termaktub dalam Diktum Keempat Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 adalah mewajibkan Gubernur untuk menginstruksikan kepada Bupati/Walikota di wilayah masing-masing untuk melakukan hal sebagai berikut:

Menyediakan sarana dalam bentuk website resmi pemerintah Kabupaten/Kota. Bagi yang belum memiliki website resmi dan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”, diwajibkan paling lambat tanggal 31 Mei 2012.Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki website resmi, diinstruksikan agar menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” paling lambat tanggal 31 Mei 2012.

Juga pada Diktum Kelima dan Keenam adalah mewajibkan Gubernur untuk menginstruksikan kepada Bupati/Walikota agar mempublikasikan data mutakhir di dalam menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”.

Seharusnya secara periodik kewajiban untuk memberikan ‘Ruang Informasi atau Transparansi kepada Publik‘ sudah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten kota sebagai implentasi nyata atas kepatuhan kepada Peraturan Perundangan undangan, tetapi kenyataan yang terjadi saat ini masih saja terlihat  ‘ Kucing-kucingan ‘artinya jika tidak ada tekanan belum hadir kesadaran. Hal ini tentu nya menghambat terwujudnya ” Good Governance ‘ atau kerap di sebut Tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih ‘ Clean Governance ‘.

MATTA Institute menegaskan kepada seluruh Kepala Daerah baik tingkatan Kabupaten/Kota untuk segera mematuhi Produk Hukum tersebut dan bersama mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik, dengan mengedepankan Transparansi Anggaran serta Keterbukaan Informasi Publik sebagai perwujudan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih,Era Industri 4.0 adalah momentum untuk bersama mewujudkan semua keterbukaan informasi.

Sehingga Ruang Kejahatan Korupsi yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa ‘ Extra Ordinari Crime ‘ tak dapat berkembang Biak lagi. (Red/Whd)