Mukadam: Tegaskan Kepada Kominfo Lamteng, Terkait Badan Hukum Media Online dan KEJ Pewarta

Madani-News.com – Lampung Tengah – Muhammad Saleh┬áMukadam, SH tegaskan kepada Diskominfo Lampung Tengah terkit media online yang tidak berbadan Hukum dan tidak ada (Kode Etik Jurnalistik) KEJ harus di peringati agar tidak semenang-semenang membuat berita sembarangan apalagi tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi lapangan.

Anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam, SH meminta kepada Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah untuk tindak tegas terhadap perusahaan media yang tak berbadan hukum.

“Saya minta dinas kominfo Kabupaten Lampung Tengah untuk tindak tegas terhadap media online yang tidak ada badan hukumnya. Apalagi, Perusahaan media yang menaungi dua media online sekaligus,” tegasnya.

Lalu untuk oknum-oknum pewarta yang tak menggunakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dikhawatirkan dapat merusak citra dan martabat profesi wartawan.

“Selain itu, tolong tindak tegas seperti apa penindakannya terhadap oknum pewarta yang tidak menggunakan Kode Etik Jurnalistik, seperti amanah dari Dewan Pers Indonesia. Jika tak menggunakan KEJ, dikhawatirkan dapat merusak citra pewarta atau profesi wartawan,” lugasnya.

Disamping itu, Mukadam juga menegur Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah untuk memverifikasi dengan lebih teliti kepada semua media online yang ada, jangan sampai terdapat media online yang tak berbadan hukum, serta wartawan yang memang taat terhadap Kode Etik Jurnalistik.

“Jangan sampai media online yang tidak ada badan hukumnya menulis suatu berita dengan tidak menggunakan kode etik jurnalistik, atau terkesan asal-asalan. Seperti bunyi pada pasal 1 KEJ, yakni wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Kemudian, pada pasal 3 KEJ yang berbunyi wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah,” paparnya.

“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, itu tertuang dalam pasal 4 KEJ. Lalu juga pada pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pada pasal 6 KEJ tersebut, seperti halnya laporan kepala desa yang resah terhadap oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan,” tambah Mukadam.

Dirinya menyatakan tak bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar mengingatkan kepada semua masyarakat bahwa citra dan martabat profesi wartawan sangatlah baik sekali.

“Saya bermaksud hanya mengingatkan kepada semua pewarta, tidak untuk menggurui, hanya saja saya ingin citra dan martabat pewarta atau wartawan tetap baik dan tidak buruk, dikarenakan oknum-oknum yang tak bertanggungjawab atau oknum abal-abal. Saya selalu sangat menghormati dan bangga kepada Wartawan-wartawan profesional yang taat terhadap Kode Etik Jurnalistik,” tuturnya. (*)