Pandemi : Momen Emas Keuangan Syari’ah

Madani-News.com – Beberapa pintas lalu kita sempat mendengar kabar sebuah pasar “unik” di salah satu kota provinsi Jawa Barat. Disebut unik karena menggunakan dinar dan dirham sebagai salah satu alat transaksinya, disamping barter dan juga menerima rupiah. Berdasarkan informasi yang beredar, di pasar tersebut tidak boleh ada sewa dan riba serta siapapun boleh berdagang di situ. Dengan kata lain beberapa prinsip syariat diterapkan di pasar tersebut.

Sejauh pengetahuan penulis pendiri pasar tersebut telah dijerat Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dan ada satu peraturan lagi yang mengatur tentang kewajiban transaksi menggunakan rupiah yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015.

Terlepas dari pro kontra kasus tersebut, sekilas terbaca bahwa pasar dimaksud memfasilitasi geliat ekonomi masyarakat bawah yang sangat ingin bertransaksi secara syar’i. Maka, sewajarnya kehadiran Pemerintah sebagai pengatur/pembina kegiatan ekonomi diperlukan agar antusiasme masyarakat dalam bersyariah dapat diarahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab, tidak menutup kemungkinan, pasar semacam ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi kondisi ekonomi yang memburuk di masa pandemi.

Kondisi Global

Sejak industri keuangan Islam berkembang pada tahun 1970-an, permintaan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah terus mengalami peningkatan dengan total aset mencapai US $ 2,5 triliun secara global pada tahun 2019. Saat ini, market share perbankan syariah di Timur Tengah sudah diatas 60%, di Malaysia 25-30%, dan di Oman 14% (per awal Januari 2020). Padahal negara Oman baru memulai operasi pada awal Januari 2013. Sementara, pertumbuhan market share bank syariah di Indonesia sendiri kurang menggembirakan, karena setelah 29 tahun, masih berada di bawah 7%. Meskipun kita bisa cukup berbangga sebab industri keuangan syariah Indonesia muncul secara organik, berbeda dengan Malaysia yang industri keuangan syariahnya diinisiasi oleh Pemerintah.

Disamping itu, menurut State of the Global Islamic Economy Report 2020/21 Indonesia menduduki peringkat empat Global Islamic Economy Indicator. Peringkat tersebut berdasarkan empat kriteria antara lain makanan halal, perjalanan (travel), farmasi dan kosmetik, pakaian (fesyen), rekreasi, dan keuangan. Menurut laporan tersebut, Indonesia berpotensi besar sebagai konsumen besar (sepuluh besar) dari kriteria-kriteria tersebut. Hal ini tentu akan menarik banyak investasi asing ke Indonesia. Sehingga ke depannya penulis sangat optimis industri keuangan syariah di Indonesia akan jauh lebih maju dari saat ini.

Pandemi dan Keuangan Syariah

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik kepada individu maupun komunitas. Di dunia Muslim sendiri pandemi ini diperkirakan mengakibatkan penurunan 8% pengeluaran Muslim global. Dengan adanya tantangan pandemi Covid-19 bersamaan volatilitas harga minyak, dan lingkungan ekonomi makro yang tidak menentu perekonomian seluruh negara menghadapi permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dampaknya diperkirakan lebih parah dari subprime mortgage (2008) dan krisis moneter (1998), tidak terkecuali pada industri keuangan syariah. Karena pandemi mempengaruhi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat penghasilan rendah dan upah minimum. Dimana keuangan syariah memiliki eksposur yang lebih besar ke segmen dimaksud (UMKM, keuangan mikro, dan pinjaman ritel, terutama di Asia).

Namun, krisis ini ternyata banyak memicu tindakan sosial positif di seluruh dunia untuk saling membantu dalam merespon krisis ini. Sebagai instrumen keuangan berdampak sosial besar, perbankan syariah sudah sewajarnya menjadi bagian dari respon COVID-19. Instrumen pembiayaan syariah dapat dikategorikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dukungan darurat dalam jangka pendek melalui zakat. Respon dan pemulihan jangka menengah melalui berbagai pembiayaan. Pemulihan dan ketahanan jangka panjang melalui sukuk dan wakaf.

Di sisi lain, pandemi ini mengubah wajah perekonomian dan mewujudkan peluang baru untuk industri keuangan syariah. Bagi sebagian orang, dengan tingkat kematian tinggi, pandemi ini menjadi teguran sekaligus motivasi beramal sholeh. Maka, jika tujuannya adalah beramal, patut dipastikan salurannya haruslah islami. Ketentuan yang tidak dapat ditawar adalah tidak riba (bunga) dan maysir (spekulasi). Keuangan syariah sudah jelas memfasilitasi kedua hal tersebut. Oleh sebab itu, pandemi ini diperkirakan mempercepat tren seperti investasi yang bertanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan kemajuan digitalisasi keuangan syariah.

Aksi Para Pembuat Kebijakan

Pada akhir tahun 2020 Pemerintah membaca peluang ini dengan mengintegrasikan Bank Syariah milik BUMN. Bank-bank tersebut adalah BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia. Dengan nilai aset mencapai Rp 240 triliun dan 14,9 juta nasabah, Bank Syariah Indonesia diharapkan memicu kebangkitan industri syariah. Setidaknya, gebrakan ini terlihat pada pergerakan harga saham anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang naik hingga 581,82% sepanjang 2020.

Pemerintah juga berniat mengembangkan industri keuangan syariah dengan terobosan pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Potensi aset wakaf per tahun yang mencapai Rp 2.000 triliun dan potensi wakaf uang yang dapat menembus angka Rp188 triliun berpotensi menggerakkan perekonomian. Terutama jika potensi tersebut disalurkan melalui sektor usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Saat ini pun telah ada Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang merupakan inisiatif dari BWI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan lembaga nadzir lainnya.

Perlu juga diluruskan bahwa Pemerintah tidak akan menggunakan dana wakaf. Dengan kata lain, dana wakaf tidak akan masuk ke dalam pos APBN. Karena dana wakaf ditampung dan dikelola oleh nadzir (pengelola wakaf). Tetapi untuk dana wakaf tertentu para nazhir bisa menginvestasikan dana kelolaannya dengan membeli instrumen pemerintah, misalnya sukuk atau Cash Waqf Linked Sukuk yang diterbitkan oleh Kemenkeu. Dengan demikian, nazhir akan memperoleh imbal hasil dari investasi dana wakaf tersebut demi membiayai keperluan umat.

Sementara dari sisi pengawasan industri jasa keuangan, OJK telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah didalamnya yaitu kemudahan proses restructuring (restrukturisasi) dan rescheduling (penjadwalan ulang) untuk nasabah yang terkena dampak penyebaran virus corona, khususnya nasabah UMKM (segmen dengan eksposur besar keuangan syariah) ataupun non-UMKM.

Langkah Kedepan

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan keuangan syariah Indonesia selama ini, maka penulis merasa Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih. Tentunya, bukan dengan maksud menafikan dukungan yang telah disebutkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dukungan yang penulis maksud misalnya mengedukasi masyarakat atau meluruskan kesalahpahaman tentang persepsi masyarakat terkait keuangan syariah.

Dukungan lainnya yaitu membuat Regulasi baik aturan perpajakan maupun sistem hukum tambahan yang sesuai dengan karakteristik industri keuangan syariah. Karena selama ini industri keuangan syariah masih menumpang pada sistem dan tatanan kelembagaan keuangan konvensional. Selain itu, peningkatan SDM serta memunculkan inovasi produk dan layanan murah dan mudah diakses juga merupakan dukungan vital yang dibutuhkan industri keuangan syariah.

Peningkatan SDM dari segi kuantitas dapat dilakukan dengan memperbanyak lulusan pendidikan keuangan syariah dan institusinya. Sementara dari segi kualitas adalah peningkatan hard skill (keahlian teknis) dan soft skill (keahlian emosional, berkomunikasi, bernegosiasi, pemecahan masalah serta keterampilan spiritual, etika dan moral) yang memerlukan pelatihan-pelatihan atau capacity building. Sementara inovasi produk dan layanan yang murah dan mudah diakses memerlukan kerja sama industri keuangan syariah, perguruan tinggi, para pakar, cendikiawan, bahkan mungkin ormas-ormas Islam. Sehingga dapat mengimbangi perkembangan dan tantangan zaman yang memerlukan transaksi lebih cepat, user friendly, dan terdigitalisasi.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan bahwa dengan memperkuat industri keuangan syariah, maka Pemerintah juga memperkuat ketahanan perekonomian. Pertumbuhan keuangan syariah berkorelasi erat dengan tingkat kesejahteraan dan distribusi kemakmuran masyarakat. Karena praktik keuangan syariah terutama berbasis ‘bagi hasil‘ selalu sejalan dengan sektor riil yang menggerakkan perekonomian. Di satu sisi, masyarakat sebagai pasar harus benar-benar memerhatikan dan mewaspadai penggunaan identitas keagamaan (agama manapun). Hal ini bukan hanya demi menyelamatkan masyarakat, namun juga membela nama baik agama tersebut. Bahkan dalam islam, hal tersebut justru dapat menyelamatkan orang dari berbuat zalim. Oleh karena itu, kedepannya, Pemerintah harus berusaha lebih giat dalam memperbanyak narasi-narasi positif terkait pengembangan ekonomi syariah. Agar terwujud adu argumen yang sehat dengan diksi-diksi negatif di masyarakat. Sehingga tercapai dua amanat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keterangan :
Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Keuangan. Artikel ini adalah opini pribadi penulis, dan tidak mewakili kebijakan Instansi tempat penulis bekerja.

Penulis : Dwika Darinda, lahir tanggal 18 Januari 1986 di Bandar Lampung. Saat ini bekerja pada Badan Kebijakan Fiskal sebagai Pengolah Data Ekonomi Makro Senior. Melakukan analisis dan perumusan kebijakan ekonomi makro terkait isu pertumbuhan ekonomi sektoral. Pernah juga terlibat dalam menangani isu kesejahteraan dan ketenagakerjaan serta moneter seperti nilai tukar dan inflasi. Pengalaman bekerja antar institusi pernah dialami saat terlibat dalam Tim Pengendalian Inflasi nasional dan daerah. Penulis menempuh pendidikan D1 pada Program Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2005. Pendidikan D3 dan Sarjana diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadyah Jakarta pada tahun 2010. Kemudian mendapatkan gelar Magister Sains Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2014.