Pemprov Kalsel Bebaskan Denda Untuk Pajak Kendaraan Hingga Akhir 2020

Kalimantan Selatan, Banjarbaru – Mulai 1 Mei 2020, diberlakukan membebaskan sanksi administrasi denda dalam hal pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Bedanya dengan tahun yang sebelumnya, pada masa pandemi Covid-19 ini lebih lama jangka pembebasan sanksi administrasi denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, yakni hingga 31 Desember 2020.

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Bakeuda Kalsel, H Rustamaji, saat dikonfirmasi, Kamis (30/4/2020) mengatakan, keputusan Gubernur Kalsel untuk membebaskan denda pajak yang berlangsung lumayan lama ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 ini.

“Mengapa agak lama diberikan, ini demi meringankan warga Kalsel yang terdampak. Dan kami tidak tahu sampai kapan batas waktu pandemi Covid-19 ini berakhir,” kata dilansir dari media online Banjarmasinpost.co.id.

Diterangkan Rustamaji, keringanan denda pajak tersebut berdasar SK Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0214/KUM/2020.

Diterangkan Rustamaji, pembebasan denda pajak ini berlaku bagi seluruh wajib pajak di seluruh kantor bersama Samsat induk se Kalimantan Selatan.

Bagi pemiliki kendaraan bermotor namun pajaknya sudah lama mati, juga dipersilakan membayar tanpa dikenakan denda.

“Jadi, bukan pajak yang terlambat bayar pada tahun 2020 saja, tetapi juga berlaku bagi yang belum bayar pajak pada tahun-tahun sebelumnya kami bebaskan dendanya saja,” tambah Rustamaji.

Menurut dia, kantor UPPD di masa tanggap darurat Covid-19 ini masih dibuka untuk melayani masyarakat yang akan bayar pajak kendaraan bermotornya.

“Tapi, tetap menjalankan prosedur pencegahan penularan Covid-19, yaitu jaga jarak, mengenakan masker, serta ketersediaan tempat cuci tangan,” ujarnya.

Kepala Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPPD Banjarbaru Yusfi, menjelaskan, petugas wajib mengenakan masker sejak pandemi Covid-19.

“Tujuannya agar terhindar penyebaran Covid-19 dan ini wajib dipakai oleh petugas UPPD yang melakukan pelayanan,” pungkas Yusfi.

Untuk wajib pajak yang melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor, sementara ini diharuskan mengenakan masker dan menerapkan  jaga jarak atau physical distancing. (Red/Hendri/Rls)