Pengakuan Negara Terhadap Profesi Pekerja Sosial Melalui Undang – Undang Peksos

Madani-News.com – Hari Selasa, 3 September 2019 adalah hari bersejarah bagi pekerja sosial di Indonesia. Karena pada hari itu Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia ( DPR RI ) mensahkan Undang Pekerja Sosial sebagai payung hukum dalam pelaksanaan praktik pekerja sosial di Indonesia. Perjuangan panjang yang dikerjakan oleh pilar – pilar pekerjaan sosial di Indonesia yang tergabung dalam Konsortium Pekerjaan Sosial (KPSI ) sejak 2012 hingga 2019 telah membuahkan hasil baik. Kehadiran pilar – pilar pekerjaan sosial itu misalnya DNIKS, IPSPI, Aspeksi dan terakhir didukung oleh UNICEF dalam mendorong lahirnya UU ini perlu diapresiasi.

Kehadiran Undang – Undang ( UU ) Pekerja Sosial di Indonesia menjadi tonggak sejarah kebangkitan pekerja sosial di Indonesia. Kehadiran undang – undang ini akan mengeser posisi pekerja sosial selama ini dikenal sebagai sukarelawan akan berubah menjadi jasa profesonal di sektor sosial akan sejajar dengan profesi di sektor lain misalnya, Guru di sektor Pendidikan, Dokter di Sektor Kesehatan dalam pembangunan manusia di Indonesia.

Selain itu kehadiran UU ini juga akan memisahkan dengan tegas pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial dan relawan sosial. Sehingga tidak semua orang bisa semaunya saja bisa klaim dirinya sebagai pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial atau relawan sosial.

UU ini telah mengamanatkan pengakuan jabatan peketja sosial melalui pendidikan dan ujian kompetensi. Setiap orang yang hendak menjadi pekerja sosial akan melalui tahap pendidikan dan proses sertifikasi melalui ujian kompetensi atau pengakuan lembaga yang berwenang. Hadirnya undang undang ini sebagai bentuk pengakuan negara atas pentingnya kehadiran pekerja sosial dalam pelayanan kemanusiaan di Tanah air.

Demikian halnya secara tegas undang – undang ini akan memastikan setiap pelaku dalam bidang kesejahteraan sosial dijamin kesejahteraannya dalam melakukan pelayananya. SDM Bidang kesejahteraan sosial seperti yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial akan lebih lengkap karena dalam undang undang pekerja sosial lebih dirinci siapa, bagaimana dan kapan pekerja sosial itu melakukan apa.

Kita semua berharap peraturan turunannya akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lengkap aturan aturan dalam proses pelayanan terkait standar pelayanan dalam menangani kasus masalah sosial dalam sistem pelayanan internal dan pelayanan rujukan yang melibatkan profesi lainnya. Kehadiran UU ini telah membuka peluang praktik pekerja sosial di runah sakit, rumah sakit jiwa, lembaga pemasyarakatan, di sekolah – sekolah, perusahaan dalam usaha tanggung jawab sosialnya bahkan di lembaga – lembaga internasional dan dalam sektor ekonomi dalam usaha tranformasi bisnis sosial ( social enterprenewship ).

Dalam buku saya yang baru berjudul Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial memberikan gambaran pentingnya kehadiran pekerja sosial dalam menangani masalah sosial dalam praktik pelayanan yang terintegrasi dan menyeluruh. Inilah pentingnya kehadiran pekerja sosial dalam memulihkan kepincangan pembangunan manusia seutuhnya dalam sektor pekerjaan sosial.

Hadirnya pekerja sosial dalam bersanding dengan profesi lainnya dalam pembagunan manusia di Indonesia akan memberikan daya bangkit capaian indeks pembangunan manusia indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kemakmuran rakyat.

Selamat berbahagia buat teman – teman sejawat pekerja sosial ! “Kita punya pengetahuan, kita punya ketrampilan tetapi mari kita terus mengembangkan motivasi kita untuk menjangkau dan melayani sesama” Tuhan memberkati.

Penulis : Amoye Pekei