Perpindahan Ibukota Berpotensi Mereduksi Fokus Pemerintah Terhadap Hal-Hal Esensial

Madani-News.com – Kalimantan Timur menjadi kandidat terkuat untuk dijadikan sebagai calon Ibukota baru Republik Indonesia. Meskipun, masih ada pilihan yang belum bisa dipastikan, di Kalimantan Timur Bagian mana yang akan dijadikan sebagai tempat Ibukota baru tersebut. Paling tidak, ada dua pilihan, yakni di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemindahan ibukota memang bukan wacana baru di Indonesia. Sejak Soekarno memimpin Indonesia, Ibukota Indonesia memang sudah direncanakan untuk dipindahkan ke Palangkaraya. Dilihat secara historis, Ibukota Indonesia juga sudah pernah beberapa kali pindah. Diantaranya di Yogyakarta kemudian di Bukittinggi. Dan Sebentar lagi, Indonesia akan mengulang sejarah tersebut, dimana Ibukota Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo akan kembali dipindahkan, yang direncanakan berlokasi di Kalimantan Timur, antara Kabupaten Kutai Kertanegara atau di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain Indonesia, Beberapa negara seperti  Myanmar dan Brazil juga pernah melakukan pemindahan Ibukota. Tentu, Pro dan Kontra juga tidak sedikit dirasakan negara-negara yang melakukan pemindahan terhadap ibukotanya. Namun, pemindahan tetap dilaksanakan karena beberapa alasan. meskipun, pasca pemindahan Ibukota yang diakukan oleh beberapa negara, ada yang dikatakan berhasil dan ada juga yang dikatakan kurang berhasil.

Pro dan kontra juga ikut mewarnai rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan di Indonesia. Ada yang pro karena alasan situasi dan kondisi, dimana Jakarta dengan segala kepadatan dan kemacetannya dinilai sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai ibukota negara yang merupakan bagian vital bagi berjalannya suatu pemerintahan. Ada yang kontra lantaran memandang sisi biaya yang cukup besar, dimana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan memerlukan biaya sekitar 33 Miliar dolar AS. Jika nilai rupiah diasumsikan senilai Rp. 14.199/dolar AS, maka akan memerlukan biaya sebesar Rp. 469 triliun. Dana tersebut setara dengan seperempat dari total penerimaan negara sepanjang 2018. Belum lagi ketakutan tentang deforestasi dan sebagainya.

Bagi penulis, hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pemindahan ibukota negara ini, selain  biaya, adalah tentang kefokusan pemerintah dalam memperhatikan hal-hal lain yang lebih esensial. Kita semua mengerti, bahwa tahun 2045, Indonesia diperkirakan berada pada posisi bonus demografi, dan tepat pada tahun dimana 100 tahun Indonesia merdeka tersebut, adalah masa dimana sebuah harapan tentang Indonesia Emas benar-benar terwujud. Tentu bonus demografi adalah amunisi penting untuk mencapainya.

Bonus demografi dan Indonesia Emas tahun 2045 tentu memerlukan respon sedini mungkin, dalam mempersiapkan hal-hal penting dan bermanfaat, agar bonus demografi yang terjadi dapat seimbang dengan produktivitas khususnya di bidang perekonomian.

Fokus dan kerja keras adalah hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Agar segala permasalahan sosial seperti pengangguran, korupsi, kemiskinan, lemahnya perekonomian dapat diatasi dengan baik.

Perihal pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan, selain memakan biaya yang besar juga akan menyita tenaga dan kefokusan yang tidak sedikit. Pemerintah tentu akan banyak merapatkan hal-hal tentang pembangunan insfrastruktur Ibukota baru, memikirkan alur pemindahan dan lain-lain yang menyangkut dengan pemindahan Ibukota. Tak lain seperti saat kita berpindah kerumah baru, tentu fokus kita adalah untuk menyiapkan segala keperluan untuk perpndahan tersebut.

Dengan begitu, maka pemindahan ibukota negara sangat berpotensi untuk merusak atau minimal mereduksi fokus pemerintah terhadap hal-hal yang lebih esensial. Seperti peningkatan integritas pemuda, peningkatan produktivitas perekonomian, Empowermant pemuda, restorasi BUMN yang terancam bangkrut, penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan mutu pendidikan dan lain sebagainya.

Dari asumsi biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ibukota, yakni seperempat dari hasil penerimaan negara selama tahun 2018, yang seharusnya dana tersebut dapat dipergunakan untuk fokus terhadap pembangunan integritas kemanusiaan misalnya pelatihan, beasiswa, dan fasilitas-fasilitas pendidikan lain. atau dana tersebut difokuskan kepada sarana pelayanan seperti kesehatan yang sifatnya sangat esensial, dengan adanya pemindahan ibukota justru dana tersebut akan difokuskan kepada hal-hal tentang pembangunan infrastruktur dan pembangunan-pembangunan fisik lain, yang hakikatnya Indonesia belum memerlukan itu. PENULIS:WEPO