Politik Transaksional dalam Pemilu 2020

Madani-News.com – Ada semacam paradigma yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, bahwa dunia politik itu sarat dengan tukar-menukar jasa, atau dalam bahasa perniagaan disebut sebagai proses transaksional. Artinya, ada tukar-menukar jasa dan barang yang terjadi antara para politisi dengan konstituen yang diwakili maupun dengan partai politik. Dengan demikian, semakin banyaknya politisi yang terjerembab dalam skandal korupsi, menunjukkan kepada publik akan praktik dari politik transaksional tersebut.

Politik transaksional muncul akibat dari mahalnya biaya dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum. Sehingga ketika telah menduduki kursi yang didapatkan melalui pemilihan umum, maka akan muncul keinginan untuk mengembalikan uang yang telah dikucurkan pada saat mengikuti pemilihan umum.

Kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam pemilihan umum, baik pada pemilihan kepada daerah, pemilihan anggota legislatif yang akan menduduki kursi di legisltif, hingga pada pemilihan presiden membutuhkan biaya yang besar. Apabila dirinci, terdapat beberapa item ketika mengikuti pemilihan umum yang akan membutuhkan biaya mahal. Untuk menarik perhatian publik yang akan menjadi pemilih dalam pemilihan umum, maka bakal calon akan membuat baliho dan melakukan survey.

Baliho akan menjadi sarana kampanye politik untuk memperkenalkan bakal calon. Kemudian survey yang dilakukan dengan cara mengetok rumah masyarakat satu per satu dan memberikan pertanyaan yang secara tidak langsung akan memperkenalkan sosok dari bakal calon tersebut.

Kemudian agar dapat diusung oleh partai politik, maka bakal calon harus menyerahkan sejumlah uang yang biasa dikenal dengan “mahar politik”. Ketika pertama kali membaca kata “mahar”, pastilah terbesit makna “mas kawin”. Namun, dalam praktik politik di Indonesia, istilah mahar digabungkan dengan kata yang lain, yaitu politik. Sehingga mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (elected office) dalam pemilu maupun Pilkada dengan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.

Dalam praktik politik transaksional, partai politik akan menetapkan batas harga yang dijadikan sebagai mahar politik agar bakal calon dapat diusung oleh partai politik yang bersangkutan. Bakal calon menganggap uang yang diberikan kepada partai politik tersebut dijadikan sebagai persediaan untuk memenuhi logistik dan amunisi dalam menghadapi pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah secara tegas melarang adanya mahar politik. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan adanya tiga bentuk sanksi bagi pelanggarnya. Pertama, jika terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Kedua, terhadap pelaku yang terbukti membayar mahar politik tersebut, KPU dapat membatalkan penetapan dirinya sebagai calon kepala daerah. Ketiga, partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan atau mahar akan didenda 10 kali lipat dari nilai yang diterima.

Tidak hanya pada pemilihan kepala daerah, mahar politik juga telah ditegaskan sebagai sebuah pelanggaran pada pemilihan presiden. Pada Pasal 228 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dijelaskan bahwa partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam hal partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

Partai politik yang diduga menerima imbalan atau mahar politik harus dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan atau mahar akan didenda 10 kali lipat dari nilai yang diterima.

Tidak hanya pada pemilihan kepala daerah, mahar politik juga telah ditegaskan sebagai sebuah pelanggaran pada pemilihan presiden. Pada Pasal 228 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dijelaskan bahwa partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam hal partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. Partai politik yang diduga menerima imbalan atau mahar politik harus dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal tersebut berhubungan dengan sikap dari partai politik nantinya agar tidak terdapat utang yang timbul akibat sumbangan yang diterima oleh partai politik dari penyumbang yang berasal dari orang perorangan maupun suatu lembaga tertentu.

Karena mahar politik yang diterima oleh partai politik tersebut dapat memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest).
Keberadaan mahar politik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum akan mencederai pesta demokrasi yang sejatinya ditujukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, ketertiban, dan keadilan.

Karena secara ideal dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum, haruslah dijalankan dengan bersih tanpa keterlibatan politik transaksional yang akan merusak muruah dan alasan dilaksanakannya pemilihan umum sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

Pemilihan umum sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip demokrasi seharusnya diikuti dan dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki integritas sehingga dapat melahirkan sebuah pemilihan umum yang berkualitas.

Dengan terlaksananya pemilihan umum yang berkualitas maka akan memperbesar kemungkinan menghasilkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepadanya. Selain hal tersebut, dibutuhkan pengawasan yang ketat berhubung dengan biaya yang dihabiskan oleh bakal calon dalam pemilihan umum.

Karena ketika bakal calon menghabiskan anggaran dana dalam jumlah yang besar pada saat pemilihan umum, maka akan membuat bakal calon berpikir untuk mengembalikan uang yang telah dihabiskannya selama masa pemilihan umum.

Ruang terjadinya politik transaksional akan terbuka lebar ketika regulasi tentang pembatasan penggunaan anggaran dana oleh bakal calon dan partai politik tidak dijalankan dan diperketat.

Untuk mengatasi permasalahan politik transaksional, dibutuhkan pengawasan dan sinergisitas antara KPU dan Bawaslu. Sehingga terlaksananya sebuah pesta demokrasi yang efektif dan menghasilkan orang-orang yang berintegritas bukanlah sebuah khayalan lagi.

Penulis : M. Saleh Mukadam, S.H (DPRD Lampung Tengah)