PP IPNU Tegaskan Pemerintah Perlu Adanya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS

Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tegaskan kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikdub), Kementrian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan berbagai jajaran  yang terkait dalam pemerintahan perlunya pengawasan serius terhadap penyaluran maupun penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lantaran maraknya laporan akan dugaan penyalahgunaan bantuan tersebut oleh oknum tertentu.

“Korupsi dana pendidikan terjadi pada hampir seluruh wilayah penerima, saya dan beberapa rekan di pimpinan pusat sedang menyiapkan tim survei untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan proses di beberapa daerah guna membantu kerja Pemerintah terkait. Secara pribadi, saya sudah geram melihat persoalan ini. Tujuan kami tegas berusaha menjadi pelajar yang utuh, karena sejatinya pelajar berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta memampukan mereka berperan secara bermakna dimasa depan,” kata Khoyrul Anwar, selaku Ketua Kaderisasi PP IPNU, saat dikonfirmasi redaksi madani-news.com melalui pesan WhatsApp pribadinya, Minggu (28/06/2020).

Lanjutnya, Anwar meminta Pemerintah untuk menempuh upaya konkrit meningkatkan nilai dari program – program pada sektor Pendidikan. Untuk memastikan kemaslahatan semua pihak, langkah konsolidasi juga telah dimulai dengan LBH PP GP Ansor.

“Ini penting agar integritas Kementrian Lembaga menjadi dapat diandalkan dengan kinerja yang akuntabel. Selain menyelenggarakan pengawasan dan mekanisme pelaporan yang ketat namun tidak menyulitkan, Pemerintah harus menggandeng pihak yang berkepentingan untuk ikut mengawasi dan kalau perlu ikut melakukan audit terkait BOS ini. Setidaknya ada pembanding dalam pelaporan dan menjaminkan transparansi. Kita perlu pastikan dana ini diserap baik dan tepat sasaran,” terang dia.

Dirinya berharap dana BOS dapat tersalurkan dengan baik dan benar. Mengingat skema tersebut krusial bagi nasib dunia pendidikan di Indonesia.

“Apalagi belum ada pernyataan resmi tentang berapa persen penyerapan alokasi anggaran BOS tahun 2020. Yang pasti amanah menjadi tuntunan, apalagi ini terkait Prioritas Nasional pada RKP 2020 yang mengambil tema ‘Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas,” pungkasnya. (Red/Whd)