Presiden Jokowi Minta KPK Awasi Penyaluran Bansos Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Warga antre pembagian paket sembako di jalan Tegal-Purwokerto, Desa Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2020). Pembagian 4.000 paket sembako oleh PCNU kepada pengayuh becak, juru parkir dan warga kurang mampu tersebut untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/hp.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Pelibatan institusi-institusi itu agar proses pembagian Bansos menjadi lebih terbuka, cepat, dan transparan sehingga mencegah terjadinya korupsi.

“Untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK, BPKP atau Kejaksaan. Kita memiliki lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/05/2020).

Rapat yang juga dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin membahas tentang penyederhanaan prosedur bansos tunai dan BLT Dana Desa.

Ia mengatakan, selain masalah kesimpangsiuran data penerima manfaat, proses distribusi berjalan kurang lancar karena banyak kendala di lapangan.

“Kecepatan yang kita inginkan agar bantuan sosial (bansos) itu segera sampai di masyarakat, ternyata di lapangan banyak kendala. Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit. Padahal situasinya tidak normal, yang bersifat extraordinary,” katanya di lansir dari Berita Online Beritasatu.com.

Presiden Jokowi mengatakan dalam situasi tidak normal seperti saat ini dibutuhkan kecepatan agar masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat secepatnya menerima manfaat.

“Sekali lagi, butuh kecepatan. Saya minta aturan dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, selain diperlukan keterbukaan dan pengawasan, proses pembagian menjadi kurang lancar karena masih ada data yang tidak sinkron karena belum ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan RT/RW dan desa.

“Oleh sebab itu, saya minta ini segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan betul-betul bisa segera mendapatkan.

Dlibatkan RT/RW, desa, dibuat mekanisme yang lebih terbuka, transparan sehingga semuanya bisa segera diselesaikan, baik itu yang namanya BLT Desa, Bansos tunai. Saya kira ini ditunggu masyarakat,” katanya. (Red/Ell/Dbs)