Presiden Jokowi Sidak Ke RSUD Abdul Moeloek Lampung Serta Temui Pasein

Madani-News.com – Lampung – Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Jokowi Widodo saat ini tengah melakukan kunjungan kerja di provinsi Lampung. Agenda pertama Jokowi adalah sidak di RSUD Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Jumat (15/11/2019).

Jokowi tiba di lokasi langsung menemui pasien yang tengah mengantre. Jokowi juga mengajak mereka berdialog. Setelah itu, dia langsung menuju kamar inap pasien di lantai dua.

Jokowi bertanya soal fasilitas BPJS yang pasien punya. Ia bertanya apakah BPJS yang dipakai termasuk yang kategori dibayarkan pemerintah atau mandiri atau pembayaran yang dilakukan para pemegang kartu.

“Ini kunjungan mendadak, saya enggak beritahu ke siapa pun. Saya hanya ingin pastikan apakan yang namanya kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien yang ada di rumah sakit,” kata Jokowi sambil tersenyum usai melakukan sidak.


Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo, Saat Menemui Pasien serta Melakukan Dialog Dengan para Pasien RSUD Abdul Moeloek Bandar lampung, Jum’at (15/11/2019).

Hasilnya, dia memastikan hampir keseluruhan menggunakan BPJS. Namun, masih ada yang perlu ditelusuri yaitu banyaknya pasien yang tergolong menggunakan kartu BPJS dengan tanggungan pribadi.

Padahal, menurut Jokowi masyarakat yang menerima penerima bantuan iuran alias dibayarkan oleh pemerintah cukup banyak. Sehingga, perlu untuk ditindaklanjuti lagi.

“Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS kesehatan. Tapi yang masih saya mau cek lagi yang PBI (penerima bantuan iuran) artinya yang gratis dari pemerintah sama yang bayar, kok banyak yan bayar. Ini yang mau saya lihat,” ujarnya.

“Karena yang PBI kan banyak dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemda 37 juta berarti itu berapa itu. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis itu 133 juta,” tambahnya.

Oleh karenanya, Jokowi heran, apa yang menyebabkan kendala di internal BPJS sehingga mengalami defisit. Padahal, pemerintah sudah menanggung sebagian beban pembayaran.

Alhasil, dengan alasan itulah yang membuat pemerintah menaikkan iuran BPJS. Dia menegaskan defisit terjadi karena salah kelola.

“Ini sekali lagi kita kan sudah membayari yang 96 juta jiwa. Total dibayar oleh APBN tapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola aja. Artinya yang harusnya bayar pada enggak bayar,” ujarnya.

“Artinya disisi penagihan itu yang harus diintensifkan. Ya kalau ini enggak dilakukan ya terjadi defisit. Defisit kan mau enggak mau iurannya harus dinaikkan gitu. Sehingga sekali lagi tata kelola manajemen yang ada di BPJS memang harus diperbaiki,” tandasnya.

Diketahui, Jokowi selesai melakukan sidaknya pukul 10.00 WIB. Dia bersama rombongan kemudian melanjutkan agenda kunker berikutnya di lampung. (Red/Dbs/Whd)