RUU BPIP Sudah Seharusnya Dihapuskan Karena Meresahkan Masyarakat

Madani-News.com – Belakangan ini penolakan demi penolakan terjadi ditengah masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya RUU HIP yang terdiri dari 10 BAB dan 60 pasal dan kemudian berubah menjadi RUU BPIP yang terdiri dari 7 BAB dan 17 Pasal.

RUU HIP menurut Sumber Republika berisikan 10 bab dan 60 pasal, tak menggunakan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS /1966 sebagai konsideran, tak menegaskan pelarangan ideologi komunisme / marksisme / leninisme, memuat tafsiran sejarah dan filsafat Pancasila, memuat perasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, memuat tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP.

Sementara, RUU BPIP berisikan berisi 7 bab dan 17 pasal, menggunakan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS / 1966 sebagai konsideran, menegaskan pelarangan ideologi. komunisme / marksisme / lenninisme, tak memuat tafsiran sejarah dan filsafat Pancasila, menggunakan finalisasi Pancasila versi 18 Agustus 1945 dan memuat tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP.

Adanya perubahan dari RUU HIP menjadi RUU BPIP. Ini tentu menjadikan pertanyaan ditengah masyarakat. Apa yang membedakan dari kedua RUU tersebut, meski telah dijelaskan oleh pihak terkait.

Seperti yang telah disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menkopolhukam bahwa rancangan undang-undang ini (BPIP) memang dulu merespons perkembangan masyarakat tentang (RUU) Ideologi Pancasila. Namun tetap hal ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat.

Apa urgensi RUU BPIP sehingga harus diajukan oleh pemerintah. Apalagi situasi dan kondisi yang hari ini terjadi yang mengakibatkan keresahan ditengah dimasyarakat. Bagaimana tidak? Polemik pandemi yang berdampak kepada ekonomi hari ini belum usai. Jumlah persentase korban positif covid 19 yang terus meningkat setiap harinya menyebabkan tidak etis apabila pemerintah dan DPR sibuk mengurusi persoalan-persoalan lain.

Maka dari itu, selaku PJ Ketua Umum HMI Cabang Padang Saudara Rahmaddian menyampaikan menolak segala bentuk RUU BPIP untuk disahkan, mengingat situasi dan kondisi yang hari ini terjadi. Harusnya DPR dan pemerintah menyediakan saluran bagi elemen masyarakat memberikan penilaian dan pendapat terlebih dahulu.

Tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah dan DPR kepada masyarakat, terkait dengan naskah akademik atau kajian-kajian yang memang belum tampak kepermukaan. Namun seakan-akan Rancangan Undang-Undang ini dipaksakan untuk menjadi Undang-Undang.

Jika tak ingin berpolemik terkait keberadaan RUU HIP yang telah diganti menjadi RUU BPIP. Menurut hemat Saudara Rahmaddian dalam keterangannya, rakyat harus diajak dan dilibatkan untuk setiap undang-undang yang akan dibahas. Apalagi hari ini, semua pihak sedang berupaya untuk bagaimana persoalan pandemi dan ekonomi ini bisa diatasi. Ada baiknya, pemerintah dan DPR fokus dalam hal ini saja terlebih dahulu untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran pandemi covid 19, tutupnya. (Red/Hb)