Tanah untuk Kemakmuran Rakyat

Nawacita merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia berdikari (berdiri di bawah kaki sendiri), menjadikan  Indonesia berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (Trisakti).

Indonesia yang berdikari haruslah di mulai dari penguasaan geografi (bumi, air, penduduk, floura, fauna serta hasil yang di peroleh dari bumi lainnya) mutlak untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, seperti amanat Pasal 33 UUD 1945, dan seperti yang di tandaskan Bung Hatta: “Tanah yang dipandang sebagai faktor produksi utama itu, di luar tanah kediaman, hanya boleh dipandang sebagai faktor produksi saja, dan mestinya tidak lagi menjadi objek perniagaan yang diperjualbelikan, semata-mata untuk mencari keuntungan.”

Atas amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintahan Sukarno mengeluarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagai landasan melaksanakan land reform. Land reform berusaha menghapus segala pemilikan/hak asing dan konsesi kolonial atas tanah dan mengakhiri penghidupan feodal secara berangsur-angsur. Selain itu, land reformmemperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat, terutama petani miskin dan tak bertanah.

Presiden Joko Widodo dalam mendukung jalannya UUPA menegaskan pada Nawacita point kelima, lewat Kantor Staf Presidenan (KSP) menerbitkan prioritas nasional dalam reforma agraria dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017 yang memuat lima hal: 1) Penguatan krangka regulasi  dan penyelesaian konflik agraria, 2) Penataan penguasaan pemilikan tanah obyek reforma agraria, 3) kepastian hukum dab legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria, 4) pemberdayaan masyarakat  dalam penggunaan,pemamfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agraria, dan ke 5) kelembagaan reforma agraria pusat dan daerah.

Gambaran sederhana, total tanah di kuasi pemilik modal  yang mayoritas pihak asing sekitar 42 juta hektar pertambangan minerba, 95 juta hektar migas, 32 juta hektar sektor kehutanan, sekitar 9 juta hektar perkebunan sawit. Jadi total tanah yang dikuasai oleh korporasi mencapai 178 juta hektar, padahal luas daratan Indonesia 195 juta hektar (Institute for Global Justice). Habis sudah tanah kita di kuasai pemilik modal, sedangkan petani hanya menguasai rata-rata 0,3 – 0,5 hektar tanah. Padahal, petani merupakan soko guru utama mewujudkan ketahanan pangan.

Kemudian, 25 grup perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini 11.672.272 hektare. Penguasaan lahan ini membuat penumpukan kekayaan di tangan mereka. Data tahun 2013 menyebutkan, total kekayaan mereka mencapai US$ 71,5 miliar atau Rp 922,3 triliun (Tempo, 2015).

Tidak heran, laporan Bank Dunia tahun 2015 meneyebut ketimpangan ekonomi indonesia termasuk tercepat dan tertinggi di asia. Dalam 15 tahun terakhir, tingkat Rasio Gini meningkat tajam dari 0,30 pada tahun 2000 menjadi 0,42 pata tahun 2015.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) berbunyi : “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.” Pasal tersebut mengatur bahwa yang dapat mempunyai hak atas tanah adalah : Perorangan (sendiri), Perorangan (bersama-sama), dan Badan Hukum.

Mengenai batasan kepemilikan atas tanah oleh suatu badan hukum diatur dalam pasal 21 ayat (2) UUPA, yaitu bahwa pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat memiliki tanah. Penetapan pemerintah tersebut yaitu pada PP No. 38 Tahun 1963 – LN.1963-61.

Adapun badan hukum yang ditetapkan boleh memiliki tanah (hak milik) menurut PP tersebut adalah : Bank yang didirikan oleh Negara, Perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan UU No. 79 Tahun 1958, Badan-badan keagamaan yang ditujuk oleh Menteri pertanian setelah mendengar dari Menteri Agama, Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri pertanian setelah mendengar dari Menteri Kesejahteraan Sosial.

Adapun landasan pemakaian atas tanah harus ditentukan. Pertama, bagi seluruh rakyat Indonesia hanya ada satu macam bentuk hak atas tanah, dengan hak yang serupa bagi segenap warga Negara, tidak ada hak istimewa bagi seorang atau golongan warga Negara di atas orang atau golonga lainnya, Kedua, warga negara memiliki hak atas tanah lainnya dengan ketentuan : a). Tanah pertanian hanya untuk petani yang hidup dari hasil penguasaan tanah yang di usahakan dengan kerjasama koperatif dalam penggarapan, pengolahan dan penjualan hasilnya, ini berarti bahwa tidaklah di bolehkan orang yang bukan tani (non agriculturis) memiliki(mengusai) tanah pertanian, tanah untuk tempat kediaman dapat di berikan kepada orang bukan tani menurut keperluanya, b). Adanya pembataan luas milik tanah bagi tiap tiap keluarga tani, dengan batas minimum berdasarkan penghitungan penghasilan tani cukup untuk mencapai tingkat hidup layak menurut syarat syarat jasmani dan rohani,dan pembatasan maksimum luas tanah yang dengan syarat syarat dan cara pertanian modern tidak memberikan kemungkinan timbulnya pemerasan dan penghisapan di lapangan pertanian.

Dengan syarat diatas, maka tidak akan ada lagi tempat atau ruang pemusatan kepemilikan tanah luas pada satu orang atau kelompok (pemilik modal), yang selalu mengusur hak petani dan menimbulkan konflik agraria. Biasanya, atasnama memacu pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur, sering terjadi perampasan tanah milik rakyat.

Seringkali juga terjadi benturan antara proyek-proyek strategis dengan produk rencana di level nasional dan lokal, berbagai regulasi tumpang tindih, padahal mengatur hal yang sama yakni tata ruang. Sebut saja tentang Kelautan dan Perikanan dalam UU Nomor 32 Tahun 2014, UU Nomor 27 Tahun 2007, dan UU Nomor 1 Tahun 2014, Kemudian di sektor Kehutanan ada UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2004, di sektor Agraria dan Tata Ruang ada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan UU Nomor 26 Tahun 2007, serta di Kementerian Dalam Negeri ada UU Nomor 6 Tahun 2015 dan pengaturan Otonomi Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2015, atas situasi yang saling tumpang tindih maka perlu melakukan evaluasi dan mencabut berbagai peraturan perundang undangan yang menghambat jalannya reforma agraria sebagai salah satu kunci mewujudkan kesejahteraan sosial.

Impor dan Krisis Pangan Selalu Mengancam

Dengan memegang dan menjalankan betul landasan pemakaian tanah di atas, penting kiranya pengawasan wilayah dari desa sebagai daerah kesatuan hidup yang berotonomi mempunyai hak kewilayahan yang dijamin oleh Undang – Undang dan dengan kesadaran rakyat sendiri. Inilah yang terpenting, sehingga hajatan Presiden Joko Widodo menjadikan reforma agraria sebagai salah satu kata kunci pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemamfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agraria.

Reforma agraria merupakan satu bagian dari perubahan mendasar dalam rangka perombakan hak atas tanah dan penggunaannya agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggra, khususnya taraf hidup petani meninggi dan taraf hidup seluruh rakyat meningkat.

Saat ini,  kita terancam gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Bulan juli lalu terjadi penggerebekan gudang beras yang dimiliki oleh PT. Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, Jawa Barat. Meski produksi beras dalam negeri dianggap cukup, impor tak bisa benar-benar bisa dihapuskan.

Beras yang di impor adalah jenis premium atau khusus untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, beras impor yang masuk sepanjang periode Januari-Februari 2017 yakni sebesar 14.473 ton dengan nilai US$ 11,94 juta. Impor tersebut naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana impornya tercatat sebesar 2.000 ton dengan nilai US$ 1,08 juta. Jika dirinci per negara asal, impor beras terbesar berasal dari Pakistan sebesar 6.500 ton (US$ 2,19 juta), disusul India sebanyak 3.510 ton (US$ 1,27 juta), China sebesar 2.213 ton (US$ 7,33 juta), Thailand sebesar 1.500 ton (US$ 891 ribu), dan Vietnam sebesar 750 ton (US$ 247 ribu).

Selain impor beras, sejumlah bahan pangan pokok lain juga dimasukkan sepanjang Januari-Februari 2017, antara lain: jagung sebanyak 68.883 ton (US$ 15,26 juta), kedelai sebesar 591.413 ton (US$ 266,38 juta), biji gandum dan mesi 1,62 juta ton (US$ 359 juta), dan tepung terigu sebesar 10.009 ton (US$ 2,99 juta).

Beberapa penyebab kita terus bergantung pada impor pangan, khususnya beras. Pertama, karena banyaknya sawah yang beralih fungsi, bulog yang tidak mampu menyerap gabah petani akibat terbentur intruksi presiden (inpres) yang mengatur harga pembelian pemerintah (HPH), sehigga saat cadangan menipis terpaksa harus impor.

Kedua, menurunya jumlah petani. Sensus Pertanian 2013 (ST 2013) menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah rumah tangga petani sebesar 4.668.316 (15,35%) satu decade. Artinya, setiap tahun, rata-rata sejumlah 466.800 petani pengguna lahan meninggalkan profesinya. Sebagian besar beralih menjadi buruh atau lari ke sektor industri manufaktur, konstruksi, jadi tukang bangunan, dan perdagangan. Adapun penyebab menurunnya jumlah petani adalah akibat ekonomi dimana hasil produksi tidak mampu menutupi biaya produksi di tengah kebutuhan petani yang beragam dan meningkat. Kemudian muncul cara pandang bahwa mejadi petani itu identik dengan kemiskinan, pendidikan rendah dan merupakan pekerjaan orang tua.

Ketiga, konversi lahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif. Perubahan tata ruang wilayah terjadi akibat desakan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, yang menimbulkan konflik agrarian.

Pada bulan September 2013, jumlah kasus pertanahan mencapai 4.223 kasus, yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Tentunya, kasus pertanahan ini akan semakin meningkat seiring dengan semakin masifnya penguasaan lahan oleh pemilik modal.

Kementerian Pertanian pada tahun 2014 menyiarkan rata-rata konversi lahan sawah di Sumatera, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung sebesar 17.550 hektar per tahun. Kemudian data pada tahun 2013, tersisa luas lahan sawah sebesar 2.242.108 hektar. Sedangkan di Jawa dan Bali terjadi konversi lahan rata-rata masing-masing 7.923 hektar per tahun dan 1.000 hektar per tahun, lahan sawah tersisa masing-masing 3.229.825 hektar dan 78.425 hektar. Akibatnya, jika lahan berkurang, petani juga berkurang, tidak menutup kemungkinan terjadi kerisis pangan nasional.

Tanah dan Idustrialisasi Pertanian untuk Kedaulatan Pangan

Sekitar 70 persen petani Indonesia adalah petani-petani gurem diklasifikasikan sebagai masayarakat miskin berpendapatan rendah.

Sampai akhir November 2016, usaha perdagangan menikmati 68,36% dari Rp 85 triliun KUR yang disalurkan. Sementara Pertanian dan kehutanan hanya menyerap 15,16%. Sisanya mengalir ke sektor jasa dan industri pengolahan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, terdapat tiga alasan utama mengapa UKM sektor pertanian sulit mendapatkan pembiayaan KUR. Pertama, akses informasi yang tak sampai pada petani; Kedua,perbankan enggan masuk ke sektor kurang populer, seperti pertanian–Ini terjadi karena tidak ada data pasti soal pendapatan petani sehingga perbankan takut mengambil risiko terjadi kredit macet; dan Ketiga, rendahnya inovasi di bidang pertanian, terutama inovasi kelembagaan petani. Hanya 3% rumah tangga usaha pertanian (RTUP) yang mendapat kredit dari perbankan, sisanya memakai modal sendiri. Kredit yang kecil itu ternyata lebih banyak dinikmati petani berpendapatan tinggi.

Lebih 50% petani yang pernah mengajukan kredit mengaku prosesnya lama, berbelit-belit dan terlalu formal. Lalu, 25% mengaku tidak punya agunan berupa Sertifikat.

Reforma Agraria sudah menjadi salah satu pendekatan Joko Widodo untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Namum, dalam menjalankan reforma agraria, pemerintahan Joko Widodo belum menemukan formulasi yang tepat, baik dalam menyelesaikan konflik agraria maupun pola distribusi lahan. Seharusnya reforma agraria Jokowi mengacu pada UUPA tahun 1960.

Program prioritas nasional reforma agraria dalam rencana kerja pemerintah Kementerian ATR/BPN RI mengidentifikasi tanah obyek reforma agraria (TORA), sebagai berikut : 4,1 Juta hektar berasal dari pelepasan kawasan hutan negara, 0,6 juta hektar dari HGU yang berakhir dan HGB, Hak Pakai yang tidak di gunakan semestinya, lokasi transmigrasi yang telah di keluarkan dari kawasan hutan dan lokasi prona lintas sektor untuk UKM. Pemerintah juga menjanjikan konversi hutan seluas 13,1 juta hektar menjadi lahan pertania. Reforma Agraria melalui redistribusi lahan pertanian dilakukan karena penguasaan lahan di Indonesia hanya mencapai sekitar 0,8 hektar lahan per orang.

Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaimanuntuk antisipasi terjadinya krisis petani di Indonesia.  Sedikitnya ada empat strategi regenerasi petani yang diusulkan Kemeterian Pertanian: Pertama, petani harus move-on, tidak saja bekerja di on-farmtetapi bergerak ke off-farm atau sektor hilir. Hilirisasi akan menyerap jutaan tenaga petani dengan mengembangkan industrialisasi di pedesaan berbasis agro, Kedua, Kementan menganggap momentum ini tepat untuk melakukan modernisasi dan mekanisasi alat dan mesin pertanian dengan hemat tenaga kerja; Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan memenuhi standar kompetensi; Keempat, memperkuat kelembagaan petani dengan mengembangkan program korporasi petani untuk mengintegrasikan pertanian dari hulu ke hilir.

Empat hal yang di sampikan menteri pertanian di atas tekanannya pada pertanian industrialisasi pertanian, namun akan menjadi hampa ketika tidak di mulai dengan perobakan struktur kepemilikan tanah (reforma agraria) yang sejati, menjamin ketersedian modal, penemuan teknologi, diversifikasi pangan atau mendorong masyarakat untuk memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsinya sehingga tidak terfokus pada satu jenis, menjamin kebebasan berinovasi dalam teknologi pangan dan yang paling penting adalah melibatkan petani dalam pengambilan kebijakan pangan lewat pembentukan Dewan Tani.

Penulis : Ahmad Rifai, SH (Ketua Umum Serikat Tani Nasional)