Tim Task Force KPB Lampung Gelar Rakor Percepatan Implementasi KPB Tahun 2022

Bandar Lampung – Tim Task Force Program Kartu Petani Berjaya (KPB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Percepatan Implementasi KPB Tahun 2022 di Ruang Command Center Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (19/1/2022).

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung ini dihadiri oleh Staf Ahli IT Gubernur Lampung Syopiansyah sebagai fasilitator, Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Tim KPB Universitas Bandar Lampung, OPD terkait dan Pejabat Fungsional Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung.

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung Bobby Irawan menyampaikan, tujuan dari rapat ini adalah untuk mengkoordinasikan serta mendorong percepatan implementasi Program Kartu Petani Berjaya Tahun 2022 di Provinsi Lampung. Ia juga berharap kedepan bisa lebih optimal, sehingga output yang ingin dicapai bisa segera terwujud.

Pada kesempatan ini, Staf Ahli IT Gubernur Lampung Syopiansyah menyampaikan terkait Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB).

“Penyelenggaraan program Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna KPB, akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan informasi untuk menghasilkan keterpaduan serta kesinambungan,” ujarnya.

Selanjutnya, manfaat dari e-KPB yaitu untuk Mendapatkan kepastian dalam ketersediaan Sarana Produksi untuk masing-masing sektor bidang Pertanian dalam arti luas, Mendapatkan kepastian atas kualitas Sarana Produksi, Mendapatkan informasi terkait bantuan, Subsidi atau Program Pemerintah, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Mendapatkan kemudahan permodalan, baik dari Bank atau Lembaga keuangan lainnya.

Kemudian untuk Mendapatkan kepastian pemasaran hasil panen dengan harga terbaik, Mendapatkan pembinaan dan pendampingan usaha, Mendapatkan informasi dan laporan keuangan usaha, serta Mendapatkan informasi terkini terkait dengan rekomendasi teknologi usaha tani. (Red/Adv)