Transformasi Ekonomi Desa Melalui BUMDes

Penulis : Mustika (Penggerak Sekolah Desa di Universitas Payungi)

Sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kebijakan terkait pembangunan desa telah menjadi isu dan arus utama (mainstreaming) pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan. Terutama pembangunan pada sektor ekonomi desa yang masuk dalam agenda kerja nasional. Dimana pemerintah ingin melakukan transformasi ekonomi desa melalui pengembangan potensi-potensi yang ada di kawasan tersebut.

Lahirnya visi transformasi ekonomi desa merupakan jawaban dari berbagai polemik permasalah desa yang telah lama menjadi parasit. Pasalnya desa kerap dilebelkan sebagai kawasan yang tertinggal, terpinggirkan, dan rentan mengalami persoalan kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini consern pada pembangunan ekonomi daerah perdesaan melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakannya yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa. Dimana melalui peraturan ini, pemerintah pusat punya tanggungjawab untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke setiap desa.

Hal paling penting dari ADD adalah adanya komponen yang diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi kegiatan utama untuk menggerakkan perekonomian desa melalui penggalian potensi-potensi yang ada di desa. Salah satunya digunakan untuk menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar fungsi dan perananya dapat dimaksimalkan dengan baik. Selain itu juga, untuk mensinergikan antar BUMDes yang ada disetiap desa agar dapat bergerak bersama dalam membangun perekonomian desa.

Pendirian BUMDes merupakan bentuk upaya pemerintah desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dengan berlandaskan atas kebutuhan kolektif masyarakat dan potensi yang ada di desa, BUMDes diharapkan menjadi lembaga yang proaktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Prabowo dalam risetya “Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kudul-Indonesia” mengatakan bahwa kewirausahaan desa dapat diwadahi dalam BUMDes yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa setempat.

Desa Kesiman Petilan, Denpasar, Bali merupakan contoh desa yang mampu mengelola BUMDes-nya dengan baik untuk meningkatkan ekonomi desanya. Melalui BUMDes Sima Sari Dini, masyarakat desa Kesiman Petilan melakukan pengelolaan sampah terpadu. Dimana masyarakat secara kolektif mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan desa kemudian menjualnya ke BUMDes. Melalui penjualan sampah tersebut, masyarakat memperolah pegahasilan tambahan. Selain itu, secara tidak langsung gerakan ini juga membantu mengatasi permasalahan lingkungan, terutama sampah yang ada di desa tersebut.

BUMDes Sima Sari Dana memilah sampah menjadi dua bagian yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dikelola menjadi pupuk dan disalurkan kepada para petani setempat untuk memupuk tanaman sawah mereka. Sedangkan sampah anorganik dijual ke perusahaan pengelolaan sampah dan hasilnya masuk ke dalam kas BUMDes.

Selanjutnya terdapat BUMDes Kutuh di kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali yang sukses dalam mengelola sektor Pariwisata di desa Kutuh. Dengan kerja keras dan cerdas dari masyarakat setempat, pontensi yang ada di desa Kutuh dapat dikembangkan menjadi destinasi kelas dunia. Dimana masyarakat membelah bukit kapur sebagai akses jalan masuk ke Pantai Pandewa yang menjadi destinasi lokal bertaraf internasional. Destinasi wisata ini telah menyumbang 60 persen dari total pendapatan BUMDA sebesar 14,5 miliar setiap tahunnya.

Selain itu, ada BUMDes di Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang memanfaatkan dana desa untuk membangun lapangan bola bertaraf internasional. Lapangan bola yang diberi nama Lodaya Sakti ini ditanami rumput berjenis Zoysia Matrella (ZM) yang telah memenuhi standar Federation of Internasional Football Association (FIFA). Inisiatif ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan dari program nawacita “Ayo Bangun Desa” melalui sektor olahraga yang digalakkan oleh pemerintah daerah Jawa Barat.

Lapangan yang dikelola oleh BUMDes Lodaya Sakti menjadi rumah bagi pembinaan generasi muda desa setempat malalui sekolah sepak bola dan even turnamen liga. Selain itu, lapanagan tersebut juga disewakan untuk masyarakat umum dengan biaya sebesar Rp. 500 ribu dalam satu kali pertandingan.

Beberapa BUMDes yang sukses dalam mengelola dana desa menjadi contoh nyata bahwa dana desa sangat efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah perdesaan. Meskipun perlu disadari, masih ada banyak BUMDes yang belum berkembang dengan baik. Hal tersebut dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas soal Dana Desa di Instana Jakarta pada tahun lalu, dimana Ia menyebutkan ada 2.188 DUMDes mengkrak – tidak beroprasi lagi – dan ada 1.670 BUMDes yang berjalan namun belum optimal berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi desa (tirto.id).

Masih banyaknya BUMDes yang mangkrak merupakan imbas dari pengelolaannya yang serampangan. Dimana disinyalir sebagian besar BUMDes kerap dijadikan tempat praktik KKN. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemerikasaan Semester II/2018, BPK menemukan ada masalah dalam penggunaan dana desa untuk pengelolaan BUMDes. BPK Menyebutkan bahwa banyak BUMDes yang tidak beroprasi, tidak menyampaikan laporan kerja, pendirian tidak didukung dengan studi kelayakan, dan belum tertib dalam hal tata usaha serta laporan (tirto.id).

Padahal BUMDes menjadi salah satu sektor prioritas yang dibiayai oleh dana desa. Tentu, seharusnya BUMDes dapat dikelola dengan maksimal dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi desa, terutama dalam mendukung mewujudkan program kerja nasional dalam mentransformasikan ekonomi desa ke arah yang lebih baik. (*)